Risiko Ekologi Membesar
Selasa, 12 Mei 2026, 06:05 WIBProduksi Pertanian
JAKARTA â Target ambiÂsius pemerintah meningkatÂkan produksi pertanian di daerah daerah bisa berakibat buruk pada daya dukung laÂhan. Karena itu, rencana kerja pemerintah harus terukur dan realistis, jangan sampai merusak keseimbangan alam atau meÂnimbulkan maÂsalah ekologi.
Dosen Fakultas PertaÂnian, Sains dan Teknologi UniÂversitas Warmadewa (Unwar) Denpasar, I Nengah Muliarta menyoroti target kenaikan proÂduksi padi sebesar 5 persen di Jawa Timur (Jatim) pada 2026. Dirinya menilai kebijakan itu berani namun berisiko besar secara ekologi dan statistik.
Menurut Muliarta, penÂcapaian Jatim tahun sebelumÂnya yang tumbuh hingga dua digit membuat tambahan tarÂget 5 persen terkesan mengÂabaikan batas daya dukung lahan. âIntensifikasi terus-menerus berpotensi membuat lahan mencapai titik jenuh. FoÂkus berlebihan pada tonase gaÂbah kering giling menciptakan bias kebijakan yang menomorÂduakan kesehatan tanah dan keberlanjutan ekosistem demi citra lumbung pangan nasioÂnal,â ujarnya, Senin (11/5).
Dia juga mengkritik peÂnyempitan makna kedaulatÂan pangan yang hanya diukur dari ketersediaan beras. PadaÂhal, kedaulatan pangan sejati mencakup keragaman sumber karbohidrat dan kemandirian petani atas input produksi. âAmbisi menaikkan produksi padi berpotensi memperÂparah ketergantungan pada satu pangan pokok. Pangan lokal non-beras yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim justru terpinggirkan,â kata Muliarta.
Dari sisi data, Muliarta mempertanyakan akurasi proÂyeksi kenaikan 5 persen. PasalÂnya, proyeksi sering tidak linÂear dengan laju konversi lahan produktif di Jatim yang makin masif serta ancaman anomali cuaca yang sulit diprediksi.
Lebih lanjut, dia menegasÂkan angka produksi besar tidak otomatis menyejahterakan peÂtani.
Berita Terkait:
-
Pengelompokan Pangan Strategis Mudahkan Antisipasi Gejolak
-
Jakarta Utara Dikepung Genangan Air, Pengendara Motor Diizinkan Polisi Lewat Jalan Tol
-
Putri KW Andalan di Tunggal Wanita All England
-
Hotel Mataram Usul Relaksasi Pajak Demi Pulihkan Industri Pariwisata
-
Inspektorat Bogor Fokus Audit Desa Jelang Pilkades Serentak 2027
-
Tiga Pegawai SPBU di Cipinang Jadi Korban Dugaan Penganiayaan Oknum Aparat
-
Menag: Indonesia Jadi Negara Pertama Bangun Kampung Haji
PT. Berita Nusantara
© Copyright 2017 - 2026 Koran Jakarta ®
All rights reserved.