Pemprov DKI Kucurkan Rp3,25 Triliun untuk KJP Plus, Wagub Rano Pastikan Akses Pendidikan Merata

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan pendidikan harus menjadi sarana untuk memerdekakan manusia sekaligus mampu menjawab kebutuhan pembangunan kota. Hal itu disampaikan saat menghadiri puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di Auditorium Ki Hajar Dewantara, Kantor Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (7/5).

Peringatan Hardiknas tahun ini mengusung tema “Gerak, Bikin, Tunjukin” yang menjadi ruang apresiasi sekaligus evaluasi terhadap transformasi pendidikan di Jakarta. Kegiatan tersebut menampilkan berbagai inovasi, karya seni, budaya, hingga praktik pembelajaran yang menunjukkan keberanian siswa dalam berkarya.

Dalam sambutannya, Rano Karno menyampaikan apresiasi kepada guru, tenaga kependidikan, peserta didik, dan seluruh insan pendidikan di Jakarta. Ia menilai dedikasi para pelaku pendidikan menjadi fondasi penting dalam membangun kualitas sumber daya manusia di ibu kota.

"Saya mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional kepada seluruh insan pendidikan. Para guru, tenaga kependidikan, peserta didik, serta seluruh pihak yang terus mendedikasikan tenaga, pikiran, dan ketulusannya demi kemajuan pendidikan di Jakarta," ujar Rano.

Menurut Rano, Hari Pendidikan Nasional tidak boleh dimaknai hanya sebagai agenda seremonial tahunan. Momentum tersebut harus menjadi ruang refleksi bersama untuk memperkuat sistem pendidikan yang berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat.

Ia mengatakan pendidikan harus melibatkan banyak pihak mulai dari pemerintah, sekolah, keluarga, masyarakat hingga dunia usaha. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar pendidikan mampu menjawab tantangan masa depan yang semakin kompleks.

"Peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum refleksi bersama. Kita diingatkan bahwa pendidikan harus mampu merangkul seluruh lapisan masyarakat sebagai fondasi penting dalam membangun peradaban," katanya.

Rano menjelaskan tantangan dunia pendidikan ke depan semakin berat akibat disrupsi teknologi, perubahan pasar kerja, hingga dinamika global. Karena itu, sistem pendidikan harus mampu membentuk karakter, keterampilan, daya saing, dan keberanian siswa untuk berinovasi.

"Dalam konteks inilah pendidikan harus mampu menjadi sarana untuk memerdekakan manusia sekaligus menjawab arah pembangunan kota," tegasnya.

Pada puncak Hardiknas 2026, Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga menampilkan program “SMK Naik Kelas: Siap Produksi, Siap Kolaborasi-Culinary Meets Industry”. Program itu melibatkan 14 SMK, tiga SLB, serta satu LKP yang memamerkan produk kuliner siap produksi melalui expo dan business matching.

Pameran karya siswa SLB turut menjadi perhatian dalam acara tersebut. Siswa SLB A Pembina Tingkat Nasional Jakarta berkolaborasi dengan Another Day Korea menghadirkan karya multisensori bertema "Galaxy",

Penguatan literasi juga diperlihatkan melalui program Panen Buku. Sebanyak 425 judul karya dari 398 penulis yang terdiri dari siswa dan guru dipamerkan untuk memperkuat budaya literasi sekolah.

Pemprov DKI Jakarta juga melepas 561 alumni SMK untuk bekerja di Jepang, Jerman, dan Malaysia. Program ini menjadi bagian dari penguatan pendidikan vokasi agar lulusan Jakarta mampu bersaing di tingkat internasional.

*Ini menjadi bagian dari upaya membuka kesempatan bagi generasi muda Jakarta agar mampu bersaing dan berkontribusi di tingkat global," ucapnya.

Komitmen pendidikan inklusif juga diwujudkan melalui program pemutihan ijazah tahap pertama tahun 2026 bagi 2.026 peserta didik. Program tersebut membantu siswa mendapatkan kembali hak administrasi pendidikan mereka.

Selain itu, Pemprov DKI mengalokasikan hampir Rp3,25 triliun untuk 707.477 penerima KJP Plus. Pemerintah daerah juga menyiapkan Rp399,4 miliar bagi 15.825 mahasiswa penerima KJMU tahap pertama tahun 2026.

Program sekolah swasta gratis di 103 sekolah juga terus diperluas pemerintah daerah. Langkah tersebut dilakukan agar akses pendidikan semakin merata bagi seluruh warga Jakarta.

"Pendidikan adalah hak setiap anak bangsa dan pemerintah wajib memastikan layanan pendidikan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat," tandas Rano.