Program MBG Diapresiasi, Tapi Riset UI Ungkap Fakta Lapangan: Banyak Makanan Dingin, Menu Membosankan!

Jakarta - Hasil riset dari Pusat Kajian Sosiologi Universitas Indonesia (UI) pada Bulan Maret 2026 di lima kabupaten/kota menemukan bahwa Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan respons positif dari masyarakat kelas menengah ke bawah.

Pengumpulan data yang dilakukan pada Oktober hingga Desember 2025 di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur; Kota Depok, Jawa Barat; Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat; Kabupaten Garut; Jawa Barat; dan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat; dengan total 1.267 responden menemukan, sebanyak 85,8 persen siswa dari kelas sosial ekonomi bawah tercatat selalu menghabiskan makanan  program MBG.

"Program MBG dinilai memberikan manfaat nyata bagi keluarga dari kelompok ekonomi menengah ke bawah. Data penelitian menunjukkan, semakin rendah kelas sosial siswa, semakin tinggi tingkat penerimaan mereka terhadap program ini," kata Dosen dan Peneliti Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI Hari Nugroho dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Hari menjelaskan, penelitian tersebut mengupas secara kritis bagaimana Program MBG memengaruhi dinamika ekonomi rumah tangga, termasuk perubahan struktur pendapatan dan pola pengeluaran keluarga.

"Sebagian besar orang tua siswa memberikan penilaian positif terhadap program tersebut. Mereka menilai MBG mampu meringankan beban ekonomi keluarga, menghemat uang jajan anak, membantu orang tua yang sibuk menyiapkan makanan, serta mencegah anak mengalami kelaparan di sekolah," ujar dia.

Namun demikian, para peneliti menekankan terdapat berbagai tantangan dalam pengorganisasian dan tata kelola distribusi makanan masih perlu dibenahi. Permasalahan tersebut dinilai berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan siswa serta mengganggu proses pembelajaran di sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa persoalan utama dalam implementasi Program MBG, yaitu terkait desain program, tata kelola, serta penentuan penerima manfaat. Dari sisi desain program, sejumlah isu yang muncul antara lain perencanaan yang bersifat top-down tanpa pelibatan instansi daerah, struktur komando yang hierarkis dan kaku, standardisasi standar operasional prosedur (SOP) dan petunjuk teknis yang sangat terpusat, serta mekanisme pendanaan langsung dari pusat.

"Salah satu persoalan yang cukup menonjol adalah standardisasi SOP, petunjuk teknis, dan siklus menu nasional yang ditetapkan secara terpusat. Seluruh aturan operasional dapur diatur melalui petunjuk teknis dari Badan Gizi Nasional (BGN), mulai dari jam operasional memasak, pelaporan harian secara daring, hingga standar Angka Kecukupan Gizi (AKG)," ucap Hari.

Penetapan menu tersebut juga mengikuti siklus nasional, sehingga pengelola di daerah seringkali tidak dapat menyesuaikan menu dengan preferensi siswa setempat.

Keterlambatan Pengiriman

Selain itu, penelitian juga menemukan berbagai kendala dalam tata kelola distribusi makanan. Sebanyak 73,3 persen sekolah yang disurvei mengaku pernah menghadapi masalah dengan dapur MBG, utamanya terkait keterlambatan pengiriman makanan yang berdampak pada kualitas makanan yang diterima siswa.

Permasalahan distribusi tersebut juga memengaruhi kondisi makanan saat diterima. Sekitar 59 persen siswa menyatakan makanan yang diterima "kadang hangat, kadang dingin". Sebanyak 19 persen siswa mengaku pernah mengalami keluhan seperti sakit perut atau mual setelah mengonsumsi makanan dari program MBG.

Selain itu, penelitian juga mencatat adanya tingkat kebosanan terhadap menu yang disajikan.

"Dari hasil survei di lima daerah, sebanyak 53 persen siswa mengaku 'kadang-kadang bosan', 15 persen 'sering bosan”, 16 persen 'tidak pernah bosan', 10 persen 'jarang bosan', dan 6 persen 'sangat sering bosan'," tuturnya.