Petenis Dunia Desak Reformasi Grand Slam, Hadiah Roland Garros Disorot Tajam

PARIS — Ketegangan antara pemain tenis elite dan penyelenggara Grand Slam kembali memuncak. Sejumlah pemain bintang, termasuk peringkat satu dunia Jannik Sinner dan Aryna Sabalenka, melayangkan surat resmi yang berisi kritik keras terhadap struktur hadiah uang Roland Garros 2026, yang dinilai belum mencerminkan kontribusi pemain terhadap besarnya pendapatan turnamen.

Dalam pernyataan bersama, para pemain menyebut kenaikan hadiah sebesar 9,5 persen yang diumumkan pada April lalu sebagai langkah yang “tidak memadai”. Mereka menilai kebijakan tersebut justru memperlebar kesenjangan antara pemasukan turnamen dan bagian yang diterima pemain.

Data yang diungkap memperkuat argumen tersebut. Pada edisi sebelumnya, Roland Garros mencatat pendapatan sekitar 395 juta euro, setara kurang lebih 6,9 triliun rupiah, naik 14 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun total hadiah hanya meningkat 5,4 persen, yang membuat porsi pemain turun menjadi 14,3 persen dari keseluruhan pendapatan.

Dengan proyeksi pemasukan tahun ini menembus 400 juta euro (sekitar 7 triliun rupiah), bagian untuk pemain diperkirakan tetap berada di bawah 15 persen, jauh dari target 22 persen yang diusulkan. Angka itu sejatinya ingin menyamai standar distribusi di turnamen level 1000 yang berada di bawah naungan ATP Tour dan WTA Tour.

Tak hanya soal hadiah uang, para pemain juga menyoroti minimnya perhatian terhadap isu kesejahteraan, termasuk dana pensiun dan perlindungan maternitas. Mereka menilai penyelenggara Grand Slam belum menunjukkan itikad untuk membuka ruang dialog yang konstruktif.

“Tidak ada keterlibatan nyata terkait kesejahteraan pemain, dan belum ada kemajuan dalam menciptakan mekanisme formal agar pemain dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan,” demikian isi pernyataan tersebut.

Sebelumnya, kritik serupa juga pernah disuarakan oleh Iga Swiatek, yang mempertanyakan minimnya komunikasi terbuka antara pemain dan pihak penyelenggara.

Sejumlah nama besar disebut berada di balik gerakan ini, termasuk Alexander Zverev dan Carlos Alcaraz. Sementara Novak Djokovic dilaporkan tidak turut menandatangani surat terbaru, meski sebelumnya aktif dalam dorongan reformasi.

Di tengah polemik ini, Professional Tennis Players Association (PTPA) kembali mengangkat isu ketimpangan distribusi pendapatan dalam industri tenis. Dalam gugatan terhadap penyelenggara US Open, organisasi tersebut menyoroti fakta mencolok: pada 2024, turnamen tersebut meraup sekitar 12,8 juta dolar AS (sekitar 205 miliar rupiah) hanya dari penjualan koktail khas “Honey Deuce”.

Jumlah itu bahkan melampaui total hadiah yang diberikan kepada dua juara tunggal, sebuah simbol ketidakseimbangan yang kini menjadi bahan bakar utama tuntutan para pemain.

Situasi ini menegaskan bahwa konflik antara pemain dan penyelenggara bukan sekadar soal angka, melainkan juga menyangkut struktur kekuasaan dan masa depan industri tenis global. Dengan tekanan yang terus meningkat, reformasi tampaknya bukan lagi sekadar wacana, melainkan kebutuhan yang sulit dihindari.