DPRD Apresiasi Alokasi Anggaran DKI Jakarta Fokus pada Kesejahteraan Guru

JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta, Yuke Yurike, mengapresiasi alokasi anggaran pendidikan tahun 2026 di Jakarta yang mencapai Rp19,75 triliun. Anggaran tersebut dinilai menjadi instrumen penting untuk menekan gini rasio sekaligus memutus rantai kemiskinan di ibu kota.

“Hak setiap warga Jakarta adalah menikmati pendidikan yang layak, jangan sampai ada anak yang putus sekolah atau bahkan buta huruf di kota sebesar Jakarta. Hanya karena kondisi ekonomi keluarga, Negara harus hadir di sana,” kata Yuke, Minggu (3/5).

Ia menilai momentum Hari Pendidikan Nasional 2026 menjadi pijakan penting bagi pemerintah daerah dan legislatif untuk memperkuat komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa. Menurutnya, besarnya alokasi anggaran pendidikan merupakan langkah konkret menghadirkan keadilan sosial.

Dari total anggaran Rp19,75 triliun, alokasi terbesar yakni Rp14,94 triliun atau sekitar 75 persen difokuskan untuk belanja pegawai. Guna menjamin kesejahteraan guru dan tenaga pendidik.

Yuke menilai kebijakan tersebut rasional karena kualitas pendidikan sangat bergantung pada kompetensi serta kesejahteraan tenaga pengajar.

“Pendidikan merupakan senjata utama dalam melawan kemiskinan,” ucap dia.

Selain belanja pegawai, bantuan sosial pendidikan tetap menjadi prioritas. Program KJP Plus dialokasikan Rp3,25 triliun untuk 707.477 peserta didik pada Tahap I 2026.

Kemudian KJMU mendapat alokasi Rp399 miliar untuk mendukung keberlanjutan pendidikan 15.825 mahasiswa. Sementara program Sekolah Swasta Gratis (SSS) diperluas dengan anggaran Rp253,62 miliar bagi 103 sekolah swasta percontohan guna meningkatkan daya tampung pendidikan.

Yuke juga menyoroti pentingnya pemerataan infrastruktur pendidikan. Hingga Maret 2026, enam sekolah percontohan di Jakarta Barat telah direhabilitasi dengan total anggaran Rp126,12 miliar dan program tersebut akan berlanjut hingga akhir tahun.

Menurut dia, untuk menekan ketimpangan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus memastikan akses pendidikan formal maupun program paket belajar tersedia bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menekankan penguatan sekolah kejuruan agar lulusan memiliki keahlian spesifik dan siap terserap di dunia kerja.

Yuke mengajak masyarakat memanfaatkan berbagai fasilitas pendidikan yang telah disediakan pemerintah. Ia menegaskan Komisi D akan terus mengawal distribusi anggaran agar tepat sasaran, transparan, dan berdampak nyata pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Jakarta.

“Penguatan pendidikan kejuruan agar lulusan siap kerja. Selain itu ketersediaan lapangan pekerjaan juga menjadi pekerjaan rumah bersama yang perlu terus diupayakan,” kata dia. ils/I-1