Foto: Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: Momentum Evaluasi Kebijakan Transportasi Nasional
-
📅 Sabtu, 02 Mei 2026, 02:00 WIB
Anggota Komisi V DPR Fraksi PKB Sudjatmiko (tengah), Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas (Dirgakkum Korlantas) Polri Brigjen Polisi Faizal (kiri) dan Ketua Masyarakat Kereta Api Indonesia (MKAI) Hermanto Dwiatmoko (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Forum Dialektika, yang bertajuk "Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: Momentum Evaluasi Kebijakan Transportasi Nasional", di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4). Dalam diskusi ini mereka membahas sejumlah solusi agar kecelakaan yang melibatkan kereta tidak terulang, antara lain perbaikan perlintasan sebidang dengan perbaikan palang pintu kereta, pembangunan flyover atau underpass, upaya meningkatkan teknologi perkeretaapain seperti sistem keselamatan berbasis fail-safe dan modernisasi sistem persinyalan, penerapan Automatic Train Protection (ATP), Implementasi Railway Safety Management System (RSMS) hingga Revisi UU Lalu Lintas dan Jalan Raya.
Anggota Komisi V DPR Fraksi PKB Sudjatmiko (kedua kanan), Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas (Dirgakkum Korlantas) Polri Brigjen Polisi Faizal (kedua kiri) dan Ketua Masyarakat Kereta Api Indonesia (MKAI) Hermanto Dwiatmoko (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Forum Dialektika, yang bertajuk "Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: Momentum Evaluasi Kebijakan Transportasi Nasional", di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4).
Anggota Komisi V DPR Fraksi PKB Sudjatmiko (kanan), Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas (Dirgakkum Korlantas) Polri Brigjen Polisi Faizal (kiri) menjadi pembicara dalam diskusi Forum Dialektika, yang bertajuk "Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: Momentum Evaluasi Kebijakan Transportasi Nasional", di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4).
Anggota Komisi V DPR Fraksi PKB Sudjatmiko (tengah), Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas (Dirgakkum Korlantas) Polri Brigjen Polisi Faizal (kiri) dan Ketua Masyarakat Kereta Api Indonesia (MKAI) Hermanto Dwiatmoko (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Forum Dialektika, yang bertajuk "Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: Momentum Evaluasi Kebijakan Transportasi Nasional", di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4).
Foto: Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: Momentum Evaluasi Kebijakan Transportasi Nasional
Doc. Koran Jakarta/M. Fachri
Berita Foto Terbaru
Latihan Operasi Amfibi 2026
Transportasi kapal kayu ke Pulau Lembeh
Penetapan alokasi pupuk subsidi 2027
Pembukaan Museum M.T Haryono di Jakarta
Tingkat Pengangguran Terbuka di Jawa Barat menurun
Aksi Kamisan ke-933
Pelatihan inovasi teknologi pertanian
BBPOM Makassar luncurkan inovasi SELARAS
Stylesfinity Rewards II Digelar, Lippo Malls Siapkan Hadiah Mobil dan Paket Wisata…
Penerapan Teknologi Tanam Benih Langsung di Lahan Pertanian
Penguatan Lahan Pertanian untuk Ketahanan Pangan Nasional
Pemerintah Tingkatkan Target Penyaluran Kredit Usaha Rakyat pada 2027
Berita Foto Terkait
Latihan Operasi Amfibi 2026
BBPOM Makassar luncurkan inovasi SELARAS
Anggota Komisi V DPR Fraksi PKB Sudjatmiko (tengah), Direktur Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas (Dirgakkum Korlantas) Polri Brigjen Polisi Faizal (kiri) dan Ketua Masyarakat Kereta Api Indonesia (MKAI) Hermanto Dwiatmoko (kanan) menjadi pembicara dalam diskusi Forum Dialektika, yang bertajuk "Kecelakaan Kereta Bekasi Timur: Momentum Evaluasi Kebijakan Transportasi Nasional", di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/4). Dalam diskusi ini mereka membahas sejumlah solusi agar kecelakaan yang melibatkan kereta tidak terulang, antara lain perbaikan perlintasan sebidang dengan perbaikan palang pintu kereta, pembangunan flyover atau underpass, upaya meningkatkan teknologi perkeretaapain seperti sistem keselamatan berbasis fail-safe dan modernisasi sistem persinyalan, penerapan Automatic Train Protection (ATP), Implementasi Railway Safety Management System (RSMS) hingga Revisi UU Lalu Lintas dan Jalan Raya.