Negara Cuan, Rakyat Aman: Skema Baru Sumur Rakyat Bikin Lifting Migas Meroket

JAKARTA — Pengelolaan sumur minyak masyarakat terus diperkuat melalui skema kerja sama lintas stakeholder. Tujuannya agar sumur rakyat berkontribusi mendongkrak produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional. 

Terbaru melalui ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Koperasi Produsen Karya Energi Nusantara Kabupaten Kendal, UMKM PT Mataram Connection Nusantara, dan Koperasi Blora Migas Energi dengan Pertamina EP Cepu Regional 4 Indonesia Timur. 

PKS ini mempercepat legalisasi sumur minyak rakyat melalui tata kelola yang aman, taat aturan, dan berwawasan lingkungan. Skema kerja sama ini tidak hanya memberi kepastian hukum bagi pengelola sumur, tapi juga langsung mendongkrak kontribusi sumur rakyat terhadap produksi migas nasional.

Direktur Regional 4 Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina, Ruby Mulyawan, menjelaskan prosesnya berjalan cepat. Rekomendasi teknis tim gabungan keluar Oktober 2025, dukungan pemda menyusul Januari 2026, surat acuan terbit Februari 2026, dan pengajuan ke SKK Migas serta PSDM rampung April 2026.

 “Dari pengajuan ke tanda tangan cukup satu bulan. Dinamika soal skema 0,5% PSW berhasil kami selesaikan bersama tim Pertamina EP dan Pertamina Hulu Energi Randugunting,” ujar Ruby saar acara penandatanganan berlangsung Selasa (22/4) di Patrajasa Jakarta.

Manfaat nyata bagi produksi nasional:

1. Tambahan lifting: Sumur rakyat yang dilegalkan masuk sistem resmi, volumenya tercatat dan menambah capaian produksi nasional.  

2. Efisiensi reservoir : Diterapkan metode satu sumur berfungsi ganda — produksi minyak sekaligus injeksi air untuk jaga tekanan reservoir. Inovasi ini tingkatkan perolehan minyak dari sumur tua.  

3. Jaminan serap hilir: Direktur Niaga PT Pertamina Patra Niaga, Erwin Suryadi, menegaskan seluruh hasil sumur rakyat siap diserap dan diolah. “Tanpa pasokan hulu, hilir tidak jalan. Kerja sama ini pastikan rantai energi tetap menyala sampai ke masyarakat,” katanya.

Kepala SKK Migas, Joko Siswanto, menegaskan produksi hulu menopang APBN dan subsidi energi. “Setiap barel dari sumur rakyat yang masuk sistem resmi berarti tambahan penerimaan negara dan memperkuat ketahanan energi. Indonesia bisa jaga harga energi subsidi karena produksinya aman,” jelasnya.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM, Ariana Soemanto, mengapresiasi kecepatan dan inovasi teknis di lapangan. Metode pressure maintenance yang dipakai sumur rakyat mampu menaikkan efisiensi produksi secara signifikan.

Bagi pekerja, legalitas ini jadi titik transformasi. Perwakilan BKU Jawa Tengah menyebut para penambang kini bekerja terbuka dengan standar HSE, izin lingkungan, dan kepatuhan hukum. Dampaknya: profesionalisme tenaga kerja lokal naik, ekonomi daerah bergerak, dan lapangan kerja formal tercipta.

Kolaborasi ini menjadi model pengelolaan sumur tua yang menguntungkan semua pihak: negara dapat tambahan produksi, BUMN dapat pasokan, koperasi dan UMKM dapat kepastian usaha, dan masyarakat dapat energi yang lebih terjamin.