Bukan di Tangan Segelintir Orang, Kekayaan Nasional Harus Kembali ke Rakyat

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bangsa Indonesia tidak ingin menjadi sawah atau ladang bagi pihak lain dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA), melainkan berdaulat penuh atas kekayaan nasional agar dikelola sendiri dan dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat Indonesia. Dalam konteks ini, Indonesia diposisikan bukan sekadar sebagai pemasok bahan mentah dalam rantai pasok global, tetapi sebagai aktor utama yang mengelola, mengolah, dan memaksimalkan nilai tambah dari kekayaan alamnya sendiri.

“Yang kaya tidak boleh 0,1 persen di atas. Kita terbuka, Indonesia harus untuk semua. Yang kuat monggo. Kita tidak anti orang kaya, tapi orang kaya harus nasionalis. Bangsa Indonesia bukan ladang dan sawah untuk diambil kekayaannya dibawa keluar negeri. Saya ulangi, bangsa Indonesia tidak mau jadi sawahnya orang lain, tidak mau jadi ladangnya orang lain. Bangsa Indonesia ingin kekayaan Indonesia di tangan, dinikmati oleh rakyat Indonesia. Berkali-kali saya bicara seperti itu dan saya bertekad untuk mencapai itu,” tegas Presiden Prabowo dalam acara groundbreaking 13 proyek hilirisasi fase II senilai 116 triliun rupiah di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4).

Sebagainana diketahui, data Oxfam 2025 menyebut 1 persen orang terkaya Indonesia menguasai 50,3 persen total kekayaan nasional. Sementara 40 persen penduduk terbawah hanya menguasai kurang dari 10 persen.

Presiden Prabowo menegaskan hilirisasi sebagai strategi utama untuk memperkuat kedaulatan ekonomi dengan mengolah komoditas dalam negeri menjadi produk bernilai tambah tinggi, guna menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Tahap awal mencakup 13 proyek senilai 116 triliun rupiah di sektor energi, mineral, dan pertanian, dengan rencana ekspansi ke tahap berikutnya.

Di sektor pertanian, proyek strategis difokuskan pada pengolahan sawit, pala, dan kelapa guna mendorong transformasi dari hulu ke hilir serta memperkuat posisi petani dalam rantai pasok. Pemerintah juga menekankan pentingnya keadilan ekonomi dengan memastikan hasil produksi petani, nelayan, dan buruh terserap pasar, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih merata.

Pengembangan Koperasi

Selain hilirisasi, pemerintah juga memperkuat ekosistem ekonomi desa melalui pengembangan koperasi modern berbasis fasilitas fisik seperti gudang, cold storage, hingga sarana distribusi. Ribuan koperasi ditargetkan segera beroperasi untuk mendukung rantai pasok pangan nasional.

Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan Kementan akan terus mengawal implementasi hilirisasi pertanian melalui penguatan produksi, pengolahan, hingga pemasaran. "Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan sistem pertanian yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan," ucapnya.

Dari Roma Italia, Rohaniwan Katolik, Romo Faris Jebada OFM menyoroti masalah ketimpangan ekonomi di Indonesia. Romo Faris mengatakan, fenomena ketimpangan inilah yang selalu disoroti Paus Leo XIV. Dalam kunjungannya ke Monaco beberapa waktu lalu, Paus menyoroti khusus hal itu. Monaco adalah teater ekonomi dunia, surga fiskal dan pusat keuangan. Dari sana, mesin politik, kekuasaan, dan ekonomi global bisa digerakkan.