Google Kerja Sama AI dengan Pentagon, Ratusan Karyawan Menentang

NEW YORK - Pentagon mencapai kesepakatan dengan Google untuk meningkatkan penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam operasi rahasia, demikian dilaporkan media AS pada hari Selasa (28/4).

Berita ini muncul ketika militer AS berupaya melepaskan diri dari ketergantungan pada AI Anthropic karena perusahaan tersebut keberatan terhadap penggunaan teknologinya untuk pengawasan domestik massal atau mesin pembunuh otonom.

Google tidak segera menanggapi permintaan komentar.

Pada bulan Februari, Trump menginstruksikan pemerintah AS untuk "segera menghentikan" penggunaan teknologi Anthropic setelah kepala Pentagon Pete Hegseth menetapkan Anthropic sebagai risiko rantai pasokan keamanan nasional -- label yang biasanya diperuntukkan bagi organisasi dari negara asing yang tidak bersahabat.

Perusahaan tersebut kini sedang menggugat tindakan-tindakan ini di pengadilan.

Model AI Anthropic, Claude, satu-satunya yang diizinkan untuk digunakan dalam operasi rahasia di dalam militer AS.

Setelah krisis Antropogenik, pesaingnya, OpenAI, mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk mengintegrasikan antarmuka AI-nya ke dalam kerangka kerja ini.

Menurut situs berita teknologi The Information, perusahaan AI milik Elon Musk, xAI, juga mencapai kesepakatan dengan Pentagon setelah berselisih dengan Anthropic.

"Ketergantungan yang berlebihan pada satu vendor bukanlah hal yang baik," kata kepala petugas digital Pentagon, Cameron Stanley, dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi CNBC.

Kesepakatan Pentagon dengan penyedia teknologi dilaporkan hanya mencakup penggunaan alat AI dengan cara yang diizinkan oleh hukum.

Lebih dari 600 karyawan Google pada hari Senin menuntut agar perusahaan tersebut menolak kesepakatan yang diusulkan Pentagon yang akan memungkinkan teknologi kecerdasan buatan mereka digunakan dalam operasi militer rahasia, demikian pernyataan tersebut.

Surat yang ditujukan kepada CEO Google, Sundar Pichai, ditandatangani oleh para pekerja dari beberapa divisi perusahaan.

"Beban kerja yang terklasifikasi pada dasarnya tidak transparan," kata seorang karyawan yang bertugas mengorganisir, yang namanya tidak disebutkan dalam pernyataan tersebut.

"Saat ini, tidak ada cara untuk memastikan bahwa perangkat kita tidak akan disalahgunakan untuk menyebabkan kerugian yang mengerikan atau mengikis kebebasan sipil di luar pengawasan publik."