Atasi Masalah Anak Tak Sekolah, Anggaran Pendidikan DKI Perlu Ditambah

JAKARTA -- Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak menilai jumlah anggaran pendidikan di Jakarta perlu ditambah guna mengatasi permasalahan anak tidak sekolah (ATS).

"Menurut saya, anggaran untuk sekolah gratis di DKI itu masih sangat kecil, tidak bisa menyelesaikan persoalan anak putus sekolah," kata Jhonny saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Untuk itu, dia menegaskan anggaran yang dimiliki DKi Jakarta perlu ditambah dan diprioritaskan untuk pendidikan.

Lebih lanjut, Jhonny juga mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta perlu menambah jumlah sekolah gratis. Dengan demikian, diharapkan persoalan anak tidak sekolah di ibu kota dapat tertangani.

Dia memandang persoalan terkait anak tidak sekolah itu bukan hanya menyangkut kondisi ekonomi, tetapi juga sosial budaya.

Menurut Jhonny, masih banyak orang tua yang belum menganggap pendidikan merupakan hal yang penting, sehingga perlu menjadi perhatian Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

"Betul-betul, Pemprov harus proaktif jemput bola ke masyarakat. Disdik (Dinas Pendidikan) DKI Jakarta juga harus melakukan sosialisasi kepada orang tua bahwa pendidikan adalah hal yang penting," ujar Jhonny.

Sebelumnya, Ketua Tim Kerja Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Kesetaraan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) DKI Jakarta Heni Mulyani menyebutkan jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Jakarta Utara, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencapai lebih dari 22 ribu anak.

Seperti diketahui, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan anggaran mencapai Rp253.625.139.600 atau Rp253,6 miliar untuk menggratiskan biaya pendidikan di 103 sekolah swasta di Jakarta dalam rangka memperluas akses pendidikan bagi masyarakat.

"Jakarta secara sungguh-sungguh mulai mengalokasikan anggaran untuk sekolah swasta gratis,” kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Program itu sesuai dengan Keputusan Gubernur (Kepgub) DKI Jakarta Nomor 312 Tahun 2025 yang menyatakan sebanyak 103 sekolah swasta masuk ke dalam program tersebut.

Pramono merinci sebanyak 40 sekolah swasta penerima lanjutan memperoleh pendanaan selama 12 bulan, mulai Januari hingga Desember 2026.

Sementara itu, 63 sekolah swasta sebagai penerima baru mendapatkan pendanaan selama enam bulan, mulai Juli hingga Desember 2026.

Program sekolah swasta gratis mencakup jenjang SD, SMP, SMA/SMK, hingga SLB yang tersebar di lima wilayah kota administrasi Jakarta.

Pemprov DKI juga memastikan berbagai bantuan pendidikan lainnya tetap berlanjut, seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan ijazah.