Akademisi Undana: Sensus Ekonomi 2026 Harus Akurat Tangkap Sektor Informal di NTT

Akademisi Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang Dr. Roland E. Fanggidae menilai Sensus Ekonomi (SE) 2026 harus mampu memotret secara akurat sektor ekonomi informal yang masih menjadi karakter kuat masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Struktur ekonomi masyarakat NTT itu sangat ditopang oleh sektor informal, di mana dalam satu rumah tangga seseorang bisa memiliki lebih dari satu pekerjaan yang berubah-ubah sesuai musim, sehingga ini harus benar-benar dipetakan dengan indikator yang tepat dalam sensus,” ujar Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Undana itu di Kupang, NTT, Selasa.

Hal itu ia sampaikan berkaitan dengan SE2026 yang akan dilaksanakan secara nasional oleh Badan Pusat Statistik (BPS) mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2026.

Menurut dia, pemetaan sektor informal tersebut menjadi sangat penting karena data yang dihasilkan dari sensus akan menjadi acuan utama bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan program yang tepat sasaran, terutama bagi pelaku usaha dan pekerja informal yang selama ini belum terpetakan secara optimal.

Ia mencontohkan dalam satu rumah tangga, seseorang dapat memiliki lebih dari satu pekerjaan yang berubah sesuai musim, misalnya pada musim tertentu bertani, lalu pada waktu lain menjadi buruh lepas atau menjalankan usaha lainnya.

Ia juga menyoroti banyak aktivitas ekonomi masyarakat yang belum tercatat secara baik, seperti mama-mama penenun maupun pembuat gula lempeng yang kerap dianggap sebagai pekerjaan sampingan, padahal memiliki nilai ekonomi.

“Pertanyaannya, mereka ini dikategorikan sebagai usaha apa? Ini yang perlu dipastikan dalam pendataan nanti,” katanya.

Roland menjelaskan, secara umum SE2026 bertujuan memetakan karakteristik usaha di seluruh wilayah, menyusun peta perekonomian daerah, mengukur transformasi ekonomi baru, serta menjadi dasar sampel untuk survei lanjutan.

“Dalam konteks NTT, sensus ini memiliki tantangan tersendiri karena wilayahnya luas dan berbentuk kepulauan, sehingga membutuhkan sumber daya besar untuk menjangkau responden. Karena itu, pelaksanaannya harus benar-benar dipersiapkan dengan baik,” ujar dia.

Ia menyebut metode sensus door-to-door yang diterapkan BPS menjadi langkah penting untuk memperoleh gambaran riil kondisi ekonomi masyarakat hingga tingkat rumah tangga.

Selain itu, penerapan sistem sensus berbasis digital atau paperless juga perlu disesuaikan dengan kondisi daerah yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan internet.

“Karena itu, sistem pengisian kuesioner secara offline harus bisa diakomodasi di lapangan,” kata Lokal Expert Kementerian Keuangan di NTT itu.
Ia juga menekankan pentingnya memasukkan indikator ekonomi baru, termasuk aktivitas digital dan ekonomi kreatif yang berkembang pesat pascapandemi COVID-19.

“Sekarang orang bisa berjualan dari rumah secara online. Ini harus masuk dalam indikator sensus agar potret ekonomi lebih relevan,” ujarnya.

Roland menambahkan, hasil sensus ekonomi sangat penting untuk mendukung kebijakan berbasis data.

Pemerintah, lanjut dia, tidak bisa lagi hanya mengandalkan data makro, tetapi juga perlu data mikro yang menggambarkan kondisi riil di lapangan.

“Sensus ini harus mampu menghasilkan data yang detail agar bisa menjawab kebutuhan kebijakan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” ujarnya.

Ia berharap hasil SE2026 dapat disinkronkan dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, sehingga program pembangunan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.