Kekerasan di Daycare Jogja, Pemerintah Didesak Pastikan Perizinan Sebelum Operasional Daycare

YOGYAKARTA — Kasus dugaan kekerasan anak di Daycare Little Aresha mendorong perhatian terhadap pengawasan dan perizinan lembaga penitipan anak di Yogyakarta. Founder Daycare Athahira Sewon Bantul, Pri Hastuti, menilai pemerintah perlu memastikan seluruh daycare memenuhi standar dan memiliki izin resmi sebelum beroperasi.

Menurut Pri Hastuti, meningkatnya kebutuhan layanan PAUD fullday dan daycare seiring kesibukan orang tua tidak boleh mengabaikan aspek keamanan dan kualitas pengasuhan. Ia menyebut, masih banyak orang tua yang menjadikan biaya sebagai pertimbangan utama, padahal harga maupun fasilitas tidak selalu menjamin keamanan anak. “Harga bukan jaminan. Fasilitas bukan jaminan. Bahkan label sekolah sekalipun bukan jaminan jika sistem pengawasan dan integritas di dalamnya rapuh,” ujarnya, Minggu (26/4).

Ia menekankan pentingnya keterlibatan orang tua dalam memilih daycare, termasuk memastikan adanya komunikasi terbuka dengan pengasuh serta memantau laporan harian perkembangan anak. Dalam praktiknya, kata dia, potensi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pendidik dapat terjadi apabila tidak disertai sistem pengawasan yang kuat.

Selain itu, aspek legalitas dinilai menjadi hal krusial. Pri Hastuti mengingatkan bahwa setiap lembaga PAUD dan daycare wajib memiliki izin resmi serta memenuhi standar operasional yang ditetapkan. Orang tua juga didorong untuk aktif menanyakan sistem pengasuhan, kurikulum, rasio pengasuh terhadap anak, hingga prosedur penanganan darurat sebelum mendaftarkan anak.

Ia juga menyoroti peran pemerintah dan dinas terkait dalam melakukan evaluasi perizinan dan pengawasan. Menurutnya, perlu ada penegasan agar tidak ada lagi lembaga yang beroperasi tanpa memenuhi standar. “Pertanyaan mendasar yang perlu dijawab adalah bagaimana mungkin lembaga yang tidak memenuhi standar atau bahkan tidak berizin dapat tetap beroperasi?” katanya.

Ke depan, ia menilai upaya membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap layanan daycare membutuhkan kolaborasi antara lembaga, orang tua, dan pemerintah. Ia menegaskan bahwa kerja sama dan transparansi menjadi kunci dalam memastikan keamanan dan kualitas pendampingan anak.