Awal Tahun Agresif, Wamenkeu Beberkan Lonjakan Belanja Negara Selama Januari-Maret 2026

JAKARTA – Realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 yang tumbuh menunjukkan adanya akselerasi peran fiskal sebagai motor penggerak ekonomi di awal tahun.

Peningkatan ini umumnya didorong oleh percepatan belanja pemerintah, baik untuk kebutuhan operasional maupun program prioritas seperti perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur, dan dukungan sektor produktif.

Secara analitis, tren ini mencerminkan strategi front-loading anggaran guna menjaga momentum pertumbuhan, terutama di tengah ketidakpastian global.

Namun, efektivitasnya sangat bergantung pada kualitas belanja—apakah mampu mendorong aktivitas ekonomi riil dan menciptakan multiplier effect yang kuat.

Tanpa pengelolaan yang tepat, pertumbuhan belanja berisiko hanya meningkatkan tekanan fiskal tanpa memberikan dampak signifikan terhadap pemulihan dan ekspansi ekonomi.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengungkapkan bahwa realisasi belanja negara pada triwulan I 2026 tumbuh pesat, yakni sebesar 31,4 persen secara tahunan (year on year/yoy), mencapai Rp815 triliun.

Juda mengatakan bahwa realisasi belanja pada tahun ini cukup cepat apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Di triwulan I ini, belanja sudah mencapai 21,2 persen dari (target) APBN. Bandingkan dengan tahun lalu di mana belanja hanya 17,1 persen (setara 17,1 persen dari target APBN) dan growth-nya hanya 1,4 persen,” kata Juda di Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/4).

Secara rinci, belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp610,3 triliun (19,4 persen dari target APBN), dengan pertumbuhan sebesar 47,7 persen (yoy). Adapun transfer ke daerah mencapai Rp204,8 triliun (29,5 persen dari target APBN), menurun 1,1 persen (yoy).

Di sisi lain, pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun atau meningkat 10,5 persen (yoy), setara dengan 18,2 persen dari target APBN.

Penerimaan perpajakan mencapai Rp462,7 triliun (17,2 persen dari target APBN) atau tumbuh sebesar 14,3 persen (yoy). Sementara Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp112,1 triliun (24,4 persen dari target APBN) atau turun 3 persen (yoy).

Dengan kinerja belanja dan penerimaan ini, maka defisit APBN triwulan I 2026 mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Pada kesempatan yang sama, Juda juga menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I 2026 diperkirakan tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), berdasarkan proyeksi Kementerian Keuangan.

Juda optimis proyeksi ini dapat terwujud seiring dengan percepatan belanja pemerintah serta positifnya sejumlah indikator konsumsi domestik seperti yang dilaporkan Mandiri Spending Index (MSI).

Ia menambahkan bahwa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) juga mengalami peningkatan signifikan, yakni 57,7 persen yoy mencapai Rp155,6 triliun, mengindikasikan positifnya aktivitas ekonomi melalui konsumsi maupun transaksi di dunia usaha.

“Tren penguatan memang terjadi sejak September di triwulan IV kemarin. Memang di bulan Maret ada sedikit pelemahan, terutama di dalam melihat ekspektasi kondisi ekonomi ke depan itu ada pelemahan, tentu saja ini saya kira dampak dari perang di Timur Tengah,” kata Juda.