Lombok Timur Masuk Nominasi Kabupaten Berprestasi

LOMBOK TIMUR - Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) masuk dalam nominasi kinerja dan prestasi di bidang Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026. 

Bupati Lombok Timur Haerul Warisin di hadapan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) A Fatoni, di Lombok Timur, Senin (20/4), menjelaskan berbagai strategi dan inovasi yang dilakukan Pemda untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) termasuk dalam optimalisasi badan Usaha Milik Daerah (BUMD), aset atau barang milik daerah (BMD), corporate social responsibility (CSR), hingga Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

"PAD Lombok Timur 2025 mencapai Rp 556 milyar di antaranya dicapai melalui penerapan layanan terintegrasi, QRIS dinamis,  dan kerja sama dengan e-commerce," katanya.

Ditargetkan tahun 2026 ini  100 persen pajak non-tunai, 100 persen desa aktif digital, 95 persen wajib pajak menggunakan kanal digital, dashboard monitoring real-time, dan realisasi mencapai minimal 100 persen.

Sementara itu terkait BUMD, Bupati menekankan tidak hanya mengejar laba melainkan juga menyediakan layanan publik yang tidak terjangkau swasta, seperti air bersih, pupuk subsidi, dan pembiayaan UMKM. 

"Langkah itu dilaksanakan Pemda melalui enam BUMD yang ada dengan masing-masing spesifikasi bisnis," katanya.

Sedangkan untuk pengelolaan BMD, Bupati Warisin menjelaskan dilakukan berdasarkan aspek penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan. 

Selain penataan kantor/tempat kerja OPD dan rehabilitasi fasilitas umum, penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh pihak lain yang tertuang dalam perjanjian pengoperasian, dan hasil pengoperasian memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah.

"Dengan pembagian hasil pengoperasian yaitu 40 persen bagi daerah dan 60 persen bagi pihak lain," katanya.

Dari aspek BLUD, Bupati menjelaskan bahwa transformasi fasilitas kesehatan (RSUD dan puskesmas) menjadi badan layanan umum daerah (BLUD) merupakan terobosan strategis dalam peningkatan kualitas sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Lombok Timur. 

Melalui mekanisme BLUD, faskes memperoleh fleksibilitas pengelolaan keuangan yang memungkinkan praktik bisnis sehat untuk meningkatkan kualitas layanan tanpa mengutamakan keuntungan, namun tetap efisien dan produktif.

Bupati juga menjelaskan terkait kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk penerangan jalan. Skema kerja sama ini dipilih karena keterbatasan anggaran sementara masih terdapat black spot area yang mengancam keselamatan pengguna jalan.

"Dan percepatan layanan yang belum dapat dirasakan masyarakat secara merata," katanya.