Lanjutkan Perjuangan Try Sutrisno, Hardjuno: Tanpa GBHN, Ribuan Triliun Habis untuk Kepentingan Elektoral

JAKARTA - Sejumlah tokoh, aktivis, akademisi, dan advokat berkumpul di sebuah restoran di kawasan Angkasa Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Selasa (14/4), untuk mengonsolidasikan gagasan almarhum Try Sutrisno, khususnya soal dorongan kembali ke UUD 1945 dan pentingnya haluan negara.

Hadir dalam pertemuan itu antara lain dr Zulkifli S Ekomei, Yudhie Haryono, Ichsanudin Noorsy, Wati Imhar, Hardjuno Wiwoho, dan politisi Partai Ummat Gamari Soetrisno. Taufik Dwicahyono, anak kedua almarhum, turut hadir dan menyatakan kehadirannya sebagai bagian dari upaya meneruskan amanat sang ayah.

"Niat kami kumpul di sini untuk meneruskan apa yang sudah diperjuangkan Pak Try Sutrisno yakni kembali ke Pancasila dan UUD 1945 asli," kata dr Zulkifli usai acara.

Ia menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan kelanjutan dari rangkaian sosialisasi di berbagai daerah yang selama ini dilakukan untuk menjelaskan dampak perubahan UUD 1945. Menurutnya, forum itu mempertemukan orang-orang yang bekerja secara sistematis tanpa mencari panggung. "Kalau ini diorganisir dengan baik, akan menjadi kekuatan alternatif untuk menyelamatkan Indonesia," ujarnya.

Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menyebut gagasan kembali ke UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dari hilangnya Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tanpa GBHN, kata dia, arah pembangunan menjadi tidak konsisten dan mudah berubah setiap pergantian pemerintahan; mengikuti kepentingan politik sesaat, bukan desain jangka panjang bangsa.

"Ketika tidak ada GBHN, arah pembangunan menjadi tidak konsisten. Setiap lima tahun bisa berubah sesuai kepentingan politik masing-masing kekuasaan," katanya ditemui wartawan usai acara. 

Hardjuno menilai kondisi itu berdampak langsung pada pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, alih-alih difokuskan untuk pembangunan jangka panjang, anggaran justru kerap terserap untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek yang berkaitan dengan kepentingan elektoral.

"Ribuan triliun selama 5–10 tahun habis untuk program demi kepentingan elektoral, bukan desain panjang bangsa seperti ketika dulu ada GBHN," tandasnya.

Ia juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan negara yang transparan dan akuntabel. Menurutnya, penguatan kembali fondasi konstitusi diperlukan agar kebijakan publik tidak mudah terdistorsi oleh kepentingan sesaat. Gagasan kembali ke UUD 1945, kata Hardjuno, harus dilihat sebagai upaya menghadirkan kembali arah negara yang jelas melalui haluan pembangunan nasional, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional.

"Tujuannya adalah menjaga keutuhan NKRI sekaligus memastikan negara punya arah yang pasti untuk kesejahteraan rakyat. Negara tidak boleh berjalan tanpa kompas," ujarnya.

Try Sutrisno, Wakil Presiden RI periode 1993–1998 yang sebelumnya berkarier panjang di militer hingga menjabat Panglima ABRI, dikenal konsisten menyuarakan pentingnya menjaga fondasi ideologis negara. Dalam berbagai kesempatan, ia mendorong kembali ke UUD 1945 dengan perubahan ditempatkan sebagai adendum, bukan mengganti struktur dasar. Ia juga mendorong dihidupkannya kembali GBHN sebagai panduan pembangunan jangka panjang, penguatan komposisi MPR melalui utusan golongan, serta mengkritik liberalisasi sistem politik yang dinilai mendorong biaya politik tinggi dan menjauhkan demokrasi dari nilai-nilai Pancasila.