Mendagri Apresiasi Kementerian PKP Pada Program Bedah 21 Ribu Rumah Tidak Layak Huni di Papua

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengapresiasi program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dijalankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di wilayah Papua. Program ini dinilai menjadi langkah strategis dalam mengatasi persoalan hunian masyarakat yang masih cukup tinggi di kawasan tersebut.

Mendagri menyebut, masih banyak masyarakat di Papua yang belum memiliki rumah atau tinggal di hunian yang tidak layak. Karena itu, intervensi pemerintah pusat melalui program perumahan dinilai sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Ini Pak Menteri PKP punya program yang sangat luar biasa, baik rumah subsidi maupun bedah rumah dan lain-lain. Bahkan untuk yang bedah rumah ini, tadi minimal dia mengalokasikan 21.000 [rumah di wilayah Papua]," ujarnya usai rapat di Kantor Pusat Kemendagri, Rabu (15/4/2026).

Ia mengakui, sebelumnya belum pernah ada program perumahan yang dilakukan secara masif seperti saat ini. Selain menyasar wilayah Papua, program serupa juga mencakup kawasan perbatasan yang memiliki tantangan pembangunan cukup kompleks.

Menurut Mendagri, skala program tersebut tidak mungkin sepenuhnya ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini mengingat wilayah Papua terdiri dari enam provinsi dengan total 42 kabupaten/kota yang membutuhkan anggaran besar untuk pembangunan perumahan.

"Kalau kita secara mudah-mudah aja ya, 21.000 dibagi 42 kabupaten/kota kan lebih kurang hampir 500. Itu berapa biaya yang harus dikeluarkan APBD setiap kabupaten/kota yang ada di sana?" katanya.

Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PKP yang mengambil peran utama dalam menjalankan program tersebut. Dukungan pemerintah pusat dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan perumahan di wilayah Papua.

"Kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Pak Menteri Perumahan, Pak Ara Sirait atas program perumahan termasuk bedah rumah di antaranya dengan jumlah yang cukup signifikan di Papua, Tanah Papua," jelasnya.

Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa program perumahan di Papua tidak hanya terbatas pada bedah rumah. Pemerintah juga menyiapkan skema lain seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan serta rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Selain itu, penanganan kawasan kumuh juga menjadi bagian dari program yang dijalankan pemerintah. Terdapat tiga lokasi prioritas yang akan diperbaiki, yakni di Papua Induk, Papua Selatan, dan Sorong.

"Kemudian juga ada kawasan kumuh tiga [lokasi] yang diperbaiki, yaitu di Papua Induk, di Jayapura, kemudian di Papua Selatan dan juga di Sorong. Jadi programnya itu masif," ujarnya.

Program ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia. Pemerintah optimistis, kolaborasi lintas kementerian dan daerah akan memperkuat dampak positif dari program tersebut.