Lulusan D3-S1 Merapat, Pendaftaran Manajer Kopdes Merah Putih 2026 Resmi Dibuka, Cek Syarat IPK-nya

JAKARTA -

Pemerintah resmi membuka rekrutmen besar-besaran untuk posisi 30.000 Manajer Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih guna memperkuat fondasi ekonomi dan ketahanan pangan nasional. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan pada Rabu (15/4) bahwa seleksi terbuka ini ditujukan bagi lulusan D3 hingga S1 dari seluruh jurusan dengan skema kerja di bawah naungan BUMN, PT Agrinas Pangan Nusantara.

Program ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk menempatkan sumber daya manusia (SDM) terbaik di desa, kelurahan, hingga kampung nelayan melalui proses pendaftaran transparan yang berlangsung hingga 24 April 2026.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan IPK minimal 2,75. Pendaftaran berlangsung hingga 24 April 2026 melalui kanal resmi https://phtc.panselnas.go.id.

Zulkifli menegaskan bahwa proses seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa pungutan biaya.

Ia mengatakan 30 ribu manajer Kopdes Merah Putih yang lolos nantinya akan bekerja di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Agrinas Pangan Nusantara, dengan skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun.

“Setelah itu akan dimatangkan lagi, nanti dua tahun di BUMN. Setelah itu, kalau serah terimanya tepat dua tahun maka dia akan ikut di Koperasi Desa Merah Putih,” katanya.

Zulkifli menambahkan program tersebut akan berjalan bertahap sesuai target pemerintah. Ia menyebut 30.000 unit Kopdes Merah Putih ditargetkan selesai dibangun pada Juni–Juli 2026.

Menko Pangan menekankan pentingnya peran manajer koperasi sebagai penggerak ekonomi desa.

“Negara memanggil putra-putri terbaik untuk hadir di desa, kelurahan, dan kampung nelayan. Mari kawal bersama agar yang terpilih benar-benar SDM terbaik demi Indonesia maju,” ujar dia.

Rekrutmen tersebut dikoordinasikan oleh BP BUMN didukung lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Kementerian Koperasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Keuangan.