Kemendagri Minta Pemda Kendalikan Harga Cabai dan Bawang, Dorong Gerakan Tanam di Daerah

JAKARTA - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah memastikan ketersediaan komoditas cabai merah, cabai besar, dan bawang merah. Langkah ini dinilai penting untuk menekan kenaikan harga yang terjadi di sejumlah wilayah akibat terbatasnya pasokan.

Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Jakarta, Senin (13/4). Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemda dalam Program 3 Juta Rumah serta sosialisasi jaminan produk halal.

"Kalau masyarakat kita yang di daerah gemar memakan cabai, cobalah usaha, coba pikirkan, ada rasa bertanggung jawab sedikit," ujar Tomsi Tohir.

Ia menekankan pentingnya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan klasik terkait pasokan komoditas pangan. Salah satu upaya yang didorong adalah menggencarkan gerakan menanam cabai dan bawang merah di masing-masing wilayah.

Menurutnya, komoditas tersebut relatif mudah dibudidayakan sehingga seharusnya dapat dipenuhi secara mandiri oleh daerah. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat ditekan dan stabilitas harga lebih terjaga.

Berdasarkan data Kementerian Pertanian per April 2026, sejumlah wilayah mengalami defisit produksi cabai rawit dan cabai merah. Kondisi ini terjadi di berbagai kawasan seperti Tanah Papua, Sulawesi, Kalimantan, hingga sebagian Sumatera.

Tomsi mengingatkan bahwa persoalan ini terus berulang setiap tahun dan perlu ditangani secara sistematis. Ia meminta Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di seluruh wilayah untuk lebih aktif dalam melakukan langkah mitigasi dan pengendalian.

"Kita sudah melakukan 163 kali rapatnya, nah kami sangat berharap kesadaran teman-teman kepala daerah dan jajarannya untuk melakukan langkah pengendalian," tambahnya.

Selain mendorong produksi lokal, Tomsi juga meminta daerah yang mengalami defisit untuk menjalin kerja sama dengan daerah yang memiliki surplus produksi. Koordinasi lintas daerah dinilai menjadi solusi efektif dalam menjaga keseimbangan pasokan.

Ia juga mengingatkan pentingnya komunikasi dengan Kementerian Pertanian guna mendapatkan dukungan kebijakan dan solusi teknis. Dengan sinergi tersebut, diharapkan permasalahan pasokan dapat diatasi secara lebih cepat dan tepat.

"Kalau sudah ada peluang tidak dimanfaatkan juga, nah ini berarti keterlaluan ya," tandas Tomsi.

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dari berbagai lembaga, di antaranya Badan Pusat Statistik, Badan Pangan Nasional, serta Kementerian terkait lainnya. Kehadiran para pemangku kepentingan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan nasional.

Kemendagri menegaskan, pengendalian inflasi daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pusat, tetapi juga peran aktif pemerintah daerah. Dengan langkah terintegrasi, diharapkan harga komoditas pangan dapat tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.