Pemkot Makassar Seleksi Kepala Puskesmas Transparan, Fokus Tingkatkan Layanan Kesehatan 2026

Makassar - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), berkomitmen dalam meningkatkan mutu layanan kesehatan dengan penataan dan penempatan tenaga profesional di garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat dan menyeleksi calon kepala puskesmas secara transparan.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Makassar, Jumat (10/4), mengatakan salah satu fokus utama yang ingin diperkuat pada tahun 2026 adalah penataan dan penempatan tenaga profesional di garda terdepan pelayanan kesehatan masyarakat, yakni di 47 puskesmas yang tersebar di 15 kecamatan se-Kota Makassar.

"Upaya ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memastikan kualitas layanan kesehatan yang lebih optimal, profesional, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, baik di darat dan di Pulau," katanya.

Munafri Arifuddin menyampaikan Pemkot Makassar terus mendorong percepatan penetapan kepala puskesmas definitif lewat seleksi terbuka yang kini memasuki fase final.

Hal ini dinilai penting agar setiap pimpinan fasilitas layanan kesehatan memiliki kejelasan kewenangan, tanggung jawab, serta ruang gerak yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.

"Dengan langkah ini diharapkan kepala puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan mampu bertransformasi menjadi institusi yang lebih adaptif, inovatif, dan responsif dalam menjawab tantangan kesehatan masyarakat di Kota Makassar," jelasnya.

Sebelumnya, sejak Maret 2026 sebanyak 84 peserta mengikuti tahapan seleksi yang berlangsung secara berjenjang dan ketat, mulai dari tes tertulis, uji kompetensi dan keahlian, hingga wawancara, sesuai dengan mekanisme dan regulasi yang berlaku.

Munafri mengatakan kepala puskesmas tidak mesti harus dokter, semua tenaga kesehatan, baik perawat, bidang maupun profesi lainnya di bidang kesehatan, punya hak yang sama dalam memimpin dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia menekankan proses seleksi ini dirancang agar benar-benar menghasilkan figur yang tepat untuk mengisi jabatan strategis, baik di sektor kesehatan maupun pendidikan.

Langkah ini sekaligus menjawab kebutuhan kepemimpinan yang definitif di tingkat puskesmas.

"Umumnya itu kepala puskesmas dijabat oleh pelaksana tugas sejak 2019, ini tidak maksimal dalam pelayanan. Makanya, kami gelar seleksi secara transparan dan setara agar semua tenaga kesehatan punya hak yang sama dalam memimpin dan mengatur pelayanan dengan baik," ucapnya.