Harga Avtur Naik hingga 80 Persen, Tiket Pesawat Berpotensi Melambung

JAKARTA – Pemerintah perlu mengantisipasi lonjakan harga tiket pesawat seiring kenaikan harga Avtur imbas perang di Timur Tengah (Timteng). Harga bahan bakar pesawat tersebut dilaporkan naik mencapai hingga 80 persen.

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim, menuturkan, kenaikan harga avtur sebagai komponen utama biaya operasional maskapai berpotensi langsung berdampak pada tarif penerbangan. Jika tidak diantisipasi secara serius, kondisi ini dapat menekan daya beli masyarakat serta mengganggu pemulihan sektor pariwisata dan konektivitas antarwilayah.

“Kita tidak bisa membiarkan mekanisme pasar berjalan tanpa pengawasan dalam situasi ekstrem seperti ini. Pemerintah perlu hadir untuk memastikan kenaikan biaya tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat,” ujar Rivqy di Jakarta akhir pekan lalu.

Dia juga menambahkan kenaikan harga avtur di tengah eskalasi global memang menjadi tantangan yang sulit dihindari. Namun demikian, menurutnya, dampaknya terhadap harga tiket pesawat tetap bisa dikelola.

Rivqy juga menyoroti krisis avtur telah melanda sejumlah negara, salah satunya Vietnam, yang bahkan harus memangkas jadwal penerbangan secara ekstrem akibat keterbatasan pasokan dan lonjakan harga. Menurutnya, kondisi serupa tidak boleh terjadi di Indonesia.

Dirinya menekankan bahwa sektor transportasi udara memiliki peran vital dalam mendukung mobilitas masyarakat dan distribusi ekonomi nasional, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia.

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menilai kondisi ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap struktur biaya penerbangan nasional, termasuk ketergantungan terhadap avtur impor dan efisiensi operasional maskapai. “Kita perlu melihat ini secara komprehensif, bukan hanya jangka pendek, tetapi juga bagaimana membangun ketahanan energi sektor penerbangan ke depan,” tambahnya.

Sebagai langkah konkret, Rivqy mengusulkan pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian subsidi terbatas atau insentif fiskal bagi maskapai untuk menahan lonjakan tarif tiket dalam jangka pendek.

Penguatan Pengawasan

Senada, Anggota Komisi XII DPR RI, Cheroline Chrisye Makalew menegaskan pentingnya penguatan pengawasan distribusi BBM bersubsidi di tengah tekanan konflik yang berdampak pada sektor energi. Menurutnya, tanpa pengawasan yang ketat, potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi akan terus terjadi dan merugikan masyarakat.

“Perkuat pengawasan dan distribusi BBM agar tidak terjadi penimbunan dan penyalahgunaan. Peruntukan BBM subsidi harus benar-benar kepada masyarakat yang membutuhkan, karena kenyataan di lapangan sering sekali disalahgunakan,” ujar Cheroline.