Hampir Separuh Peserta BPJS Tulungagung Nonaktif, Ternyata Gara-gara Ini

TULUNGAGUNG - Upaya Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) menghadapi tantangan serius menyusul temuan bahwa hampir separuh dari total peserta BPJS Kesehatan di wilayah tersebut berstatus nonaktif. Hingga Selasa (31/3), tercatat sekitar 26,08 persen kepesertaan terhenti secara otomatis oleh sistem, dengan mayoritas kendala berasal dari tunggakan iuran segmen kelas 3 yang mencapai porsi 70 persen.

Kepala Bagian Kepesertaan BPJS Kesehatan Tulungagung, Lusie Wardani, menegaskan bahwa pemulihan status aktif bagi 241 ribu warga menjadi prioritas utama tahun ini guna mengejar ambang batas minimal 95 persen penduduk terdaftar sebagai syarat mutlak jaminan kesehatan semesta.

"Untuk mencapai Universal Health Coverage (UHC), minimal 95 persen penduduk harus terdaftar sebagai peserta aktif," katanya.

Ia menjelaskan dari total kepesertaan tersebut, hanya 58,80 persen yang berstatus aktif, sedangkan sekitar 26,08 persen lainnya tidak aktif karena berbagai faktor.

"Artinya, hampir separuh peserta BPJS di Tulungagung saat ini berstatus nonaktif," ujarnya.

Menurut dia, status nonaktif terjadi secara otomatis oleh sistem, terutama akibat peserta menunggak iuran, perubahan data dari Kementerian Sosial, maupun perpindahan segmen kepesertaan.

Lusie menyebut mayoritas peserta yang menunggak berasal dari segmen kelas 3, yang porsinya mencapai sekitar 70 persen dari total peserta.

"Segmen kelas 3 paling banyak karena memang komposisi kepesertaan kami didominasi kelompok tersebut," katanya.

Ia menambahkan, sistem BPJS akan menonaktifkan kepesertaan jika peserta menunggak iuran selama satu bulan. Namun status tersebut dapat kembali aktif setelah peserta melunasi tunggakan.

Untuk mencapai target UHC, BPJS Kesehatan Tulungagung memperkirakan masih membutuhkan tambahan sekitar 241 ribu peserta aktif.

"Kami terus mendorong peningkatan kepesertaan aktif agar bisa mencapai target UHC tahun ini," ujarnya.