Pajak Daerah Jakarta Lampaui Target Triwulan I 2026, Tembus Rp7,3 Triliun

JAKARTA - Pertumbuhan ekonomi Jakarta selama periode Imlek hingga Idulfitri 2026 menunjukkan performa yang sangat solid dengan lonjakan konsumsi masyarakat. Perputaran uang yang masif menjadi indikator utama kuatnya daya beli serta aktivitas ekonomi di ibu kota.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut capaian tersebut tidak lepas dari keberhasilan program Jakarta Festive Wonders (JFW) yang digelar sepanjang Maret 2026. Program ini dinilai mampu menggerakkan sektor ritel dan pariwisata secara signifikan.

"Program ini menghasilkan total transaksi sebesar Rp67,5 triliun. Ini rekor yang luar biasa," ujarnya.

Program JFW melibatkan 101 pusat perbelanjaan di Jakarta dengan konsep dekorasi tematik dan promo diskon. Strategi ini terbukti efektif menarik minat masyarakat untuk berbelanja selama periode hari besar.

Selain itu, program "Mudik ke Jakarta" juga memberikan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi. Kolaborasi dengan berbagai pihak seperti maskapai, operator kereta, dan sektor perhotelan mencatatkan transaksi lebih dari Rp20 miliar.

Berikut rincian capaian ekonomi Jakarta selama periode tersebut:

• Program Jakarta Festive Wonders mencatat transaksi Rp67,5 triliun dari 101 pusat perbelanjaan.
• Program "Mudik ke Jakarta" menghasilkan transaksi lebih dari Rp20 miliar.
• Periode Imlek hingga Idulfitri mendorong lonjakan konsumsi di sektor ritel, wisata, dan kuliner.

Dampak dari peningkatan aktivitas ekonomi ini juga tercermin pada penerimaan daerah. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencatat realisasi pajak daerah melampaui target pada triwulan I 2026.

"Realisasi penerimaan pajak daerah mencapai 100,28 persen atau Rp7,3 triliun," jelasnya.

Selain pajak, penerimaan dari sektor retribusi daerah juga menunjukkan kinerja positif. Realisasi retribusi tercatat sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Berikut rincian penerimaan daerah:

1. Pajak daerah mencapai Rp7,3 triliun atau 100,28 persen dari target.
2. Retribusi daerah terealisasi sebesar Rp113,4 miliar sesuai target.

Di sisi lain, pemerintah juga mengantisipasi potensi kemacetan pasca-Idulfitri, khususnya di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Langkah mitigasi dilakukan untuk menjaga kelancaran distribusi logistik.

Pemprov DKI bekerja sama dengan PT Pelindo menyediakan lahan buffer parkir kendaraan logistik seluas lima hektare. Fasilitas ini disiapkan sebagai solusi untuk mencegah penumpukan kendaraan di badan jalan.

Berikut langkah antisipasi yang dilakukan:

• Penyediaan lahan parkir seluas lima hektare di Terminal Tanah Merdeka.
• Kapasitas tampung hingga 200 kendaraan logistik.
• Pembebasan retribusi selama satu minggu sejak 30 Maret 2026.
• Estimasi nilai pembebasan retribusi mencapai Rp150 juta hingga Rp200 juta.

"Kebijakan ini diambil agar tidak terjadi penumpukan kendaraan seperti sebelumnya," katanya.

Gubernur juga memastikan bahwa kondisi lalu lintas logistik di Tanjung Priok saat ini tetap terkendali. Aktivitas pelabuhan berjalan normal tanpa gangguan signifikan.

Sebagai penutup, Pemprov DKI Jakarta menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran aktivitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah menjaga kondisi tetap aman dan lancar," pungkasnya.