Pemprov Kalimantan Barat Prioritaskan Perbaikan Jalan yang Rusak Berat

PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menegaskan perbaikan infrastruktur jalan provinsi tetap menjadi prioritas utama, dengan fokus pada penanganan ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat di tengah keterbatasan anggaran daerah.

"Penanganan jalan provinsi tetap menjadi fokus. Kami memprioritaskan ruas jalan yang rusak berat agar tetap dapat difungsikan dan konektivitas wilayah tetap terjaga," kata Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan di Pontianak, Minggu (30/3).

Ia mengatakan kebijakan tersebut diambil untuk menjaga konektivitas antarwilayah serta memastikan aktivitas masyarakat dan distribusi ekonomi tetap berjalan lancar.

Dalam kondisi fiskal yang masih berada pada kebijakan efisiensi, pemerintah daerah menerapkan penanganan secara bertahap dan terencana dengan mengutamakan ruas jalan yang berdampak langsung bagi masyarakat, katanya menjelaskan.

Menurut dia, pendekatan yang dilakukan saat ini lebih menitikberatkan pada perbaikan fungsional agar jalan tetap dapat dilalui, terutama pada jalur utama mobilitas warga dan distribusi barang.

"Kami memahami keinginan masyarakat untuk perbaikan permanen. Namun dalam kondisi efisiensi, penanganan dilakukan bertahap. Yang penting jalan tetap bisa digunakan dan aktivitas tidak terganggu," ujar dia.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalbar telah mengaktifkan kembali unit pemeliharaan jalan dan jembatan serta melakukan peningkatan konstruksi jalan sepanjang 40,30 kilometer pada 22 ruas yang tersebar di sejumlah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2025.

Selain itu, pemerintah juga memperkuat infrastruktur pendukung melalui penanganan jaringan irigasi dengan cakupan layanan mencapai 9.172 hektare, serta normalisasi saluran sepanjang 1.035 kilometer guna mendukung produktivitas sektor pertanian.

Norsan mengakui, penanganan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai tantangan, seperti curah hujan tinggi, kondisi geografis wilayah, hingga tingginya beban kendaraan yang mempercepat kerusakan jalan.

Meski demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk meningkatkan kualitas infrastruktur secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

"Dengan berbagai tantangan tersebut, pemerintah tetap bekerja agar kualitas jalan terus meningkat secara bertahap," katanya.

Pemprov Kalbar juga mengapresiasi perhatian serta masukan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan. Partisipasi publik dinilai penting sebagai bentuk pengawasan dalam proses pembangunan.

"Ke depan, kami berharap dukungan masyarakat terus terjaga agar upaya peningkatan kualitas infrastruktur dapat berjalan optimal, khususnya dalam meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta konektivitas antarwilayah di Kalimantan Barat," kata Ria Norsan.