Kucurkan Rp10,6 Triliun, Pemerintah Pusat Fokus Rehabilitasi Aceh hingga Sumatera Barat

JAKARTA - Pemerintah pusat terus mendorong percepatan pemulihan pascabencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera melalui penguatan kolaborasi antar pemerintah daerah. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah dengan tingkat kerusakan paling parah.

Dalam perkembangan terbaru, sudah ada tiga daerah yang menyatakan komitmen untuk membantu wilayah terdampak. Ketiga daerah tersebut yakni Simalungun, Asahan, dan Pematangsiantar yang siap berkontribusi dalam proses pemulihan lintas wilayah.

"Dari update terakhir pagi ini, sudah ada tiga daerah yang membuat pernyataan komitmen untuk membantu wilayah terdampak, yaitu Simalungun, Asahan, dan Pematangsiantar," ujar kepala satuan tugas dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Inisiatif kolaborasi ini tidak lepas dari adanya tambahan alokasi anggaran transfer ke daerah yang digelontorkan pemerintah pusat. Total anggaran sebesar Rp10,6 triliun disiapkan untuk mendukung percepatan penanganan bencana di tiga provinsi utama terdampak.

Anggaran tersebut dialokasikan untuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selanjutnya, dana akan didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota, termasuk daerah yang tidak terdampak langsung.

Pemerintah pusat mengimbau daerah yang relatif aman namun tetap menerima anggaran agar dapat berbagi melalui skema hibah. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat daerah dengan kerusakan berat yang memiliki keterbatasan fiskal.

"Kami harapkan daerah-daerah yang berat ini mereka punya tambahan anggaran supaya mereka bisa bekerja menyelesaikan masalah," lanjut pernyataan tersebut.

Salah satu wilayah yang menjadi perhatian adalah Kabupaten Aceh Tamiang yang mengalami dampak cukup signifikan. Dukungan dari daerah lain dinilai penting untuk mempercepat pemulihan di kawasan tersebut.

Selain aspek pendanaan, pemerintah juga menargetkan pembangunan hunian tetap bagi warga terdampak. Infrastruktur permanen seperti jalan dan jembatan yang saat ini masih bersifat darurat juga akan menjadi prioritas utama.

Pemulihan layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan turut menjadi fokus dalam program rehabilitasi. Pemerintah memastikan seluruh sektor terdampak akan ditangani secara bertahap dan terukur.

Meski begitu, proses pemulihan diperkirakan tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Dibutuhkan waktu hingga dua sampai tiga tahun untuk menuntaskan seluruh program rehabilitasi dan rekonstruksi secara menyeluruh.

"Proses ini membutuhkan waktu yang tidak singkat, bukan hanya beberapa bulan, melainkan bisa mencapai dua-tiga tahun," demikian disampaikan dalam penutup keterangan.

Dengan pendekatan kolaboratif antar daerah, pemerintah optimistis proses pemulihan pascabencana di Sumatera dapat berjalan lebih cepat. Sinergi ini diharapkan mampu mempercepat normalisasi kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.