Rupiah Melemah, BI Harus Perkuat Kebijakan

Pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian anggaran dengan meninjau kembali sejumlah program yang dinilai kurang prioritas, guna menjaga stabilitas fiskal.

Jakarta – Pelemahan rupiah di tengah tekanan global menuntut Bank Indonesia (BI) untuk memperkuat respons kebijakan secara terukur dan adaptif. Gubernur BI Perry Warjiyo memastikan pihaknya akan terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global akibat perang di Timur Tengah.

“Bank Indonesia akan terus memperkuat berbagai kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dari dampak memburuknya kondisi global akibat perang Timur Tengah,” kata Perry dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI secara daring di Jakarta, Selasa (17/3).

Seperti dikutip dari Antara, Perry menjelaskan, kondisi global yang memburuk telah mendorong keluarnya arus modal dari negara-negara emerging markets, termasuk Indonesia, sehingga menekan nilai tukar. Per 16 Maret 2026, kurs rupiah tercatat sebesar 16.985 rupiah per dollar AS atau melemah 1,29 persen secara point to point dibandingkan posisi akhir Februari 2026.

Untuk menjaga stabilitas, BI meningkatkan intensitas intervensi di berbagai instrumen, baik di pasar Non-Deliverable Forward (NDF) luar negeri (offshore), transaksi spot, maupun Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik. Selain itu, BI juga mengoptimalkan seluruh instrumen moneter untuk mendorong aliran masuk modal asing serta memperkuat kinerja neraca pembayaran.

“Ke depan, berbagai upaya untuk memperkuat kinerja neraca pembayaran diharapkan dapat mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Bank Indonesia meyakini nilai tukar rupiah akan stabil, didukung oleh komitmen Bank Indonesia, imbal hasil yang menarik, serta prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tetap baik,” ungkapnya.

BI juga menyiapkan langkah antisipatif melalui kalibrasi kebijakan berdasarkan tiga skenario dampak perang Timur Tengah, yakni jika harga minyak dunia berada pada level rendah, menengah, atau tinggi. Upaya ini turut diperkuat dengan pengelolaan cadangan devisa dan kebijakan suku bunga.

“Kami terus mengoptimalkan di moneter tiga instrumen intervensi dengan kecukupan cadangan devisa dan diperkuat dengan kebijakan suku bunga,” kata Perry.

Menggerus Devisa

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai upaya menahan pelemahan rupiah memerlukan biaya yang sangat besar dan berpotensi menggerus cadangan devisa secara signifikan. Ia memperkirakan devisa dapat terkuras hingga 3–5 miliar dollar AS per bulan.

“Belum termasuk lonjakan biaya impor energi seperti bahan bakar minyak (BBM) dan liquified petroleum gas (LPG) yang meningkat akibat krisis di Timur Tengah. Kondisi ini dinilai semakin memperberat tekanan eksternal terhadap perekonomian Indonesia,” ujarnya kepada Koran Jakarta, Selasa.

Dalam situasi tersebut, Bhima menekankan pentingnya sinergi kebijakan antara otoritas moneter dan fiskal. Ia menilai Bank Indonesia perlu mendorong Kementerian Keuangan untuk lebih disiplin dalam mengendalikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ia juga menyarankan agar pemerintah segera melakukan penyesuaian anggaran dengan meninjau kembali sejumlah program yang dinilai kurang prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), serta proyek food estate, guna menjaga stabilitas fiskal.

“Moneter kan bagian bertahan. Kunci kepercayaan investor ada di pengelolaan fiskal,” kata Bhima.

Ia menambahkan, tanpa penguatan dari sisi fiskal, upaya stabilisasi nilai tukar oleh bank sentral berisiko tidak optimal. Karena itu, diperlukan langkah terpadu antara kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga kepercayaan pasar sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.