Antisipasi Dampak Krisis Global, Beberapa Fraksi Parpol DPR Dukung Opsi Prabowo Kurangi Gaji Pejabat

JAKARTA - Sejumlah Fraksi Partai Politik (Parpol) di DPR RI menyatakan mendukung opsi Presiden Prabowo Subianto untuk mengurangi gaji pejabat, khususnya anggota kabinet maupun anggota DPR RI sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.

Ketua Fraksi Golkar DPR RI Muhammad Sarmuji mengatakan bahwa dirinya siap dipotong gaji jika negara membutuhkan. Menurut dia, hal itu adalah upaya dalam menciptakan kepekaan terhadap keadaan serta menyesuaikan diri.

"Pemerintah harus sudah melakukan simulasi tentang apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi keadaan," kata Sarmuji di Jakarta, Senin (16/3).

Sementara itu, Sekretaris Fraksi Partai NasDem DPR RI Ahmad Sahroni menyatakan mendukung upaya Presiden dalam mencari solusi demi menyejahterakan rakyat di tengah situasi global terkini itu. Pemerintah, kata dia, memiliki berbagai opsi untuk mengefisienkan anggaran, tetapi harus tetap dikaji secara mendalam

"Apalagi yang terkait gaji, harus didiskusikan dengan sangat matang. Karena apabila tidak dikaji secara matang, efisiensi di pos gaji berpotensi memunculkan efek turunan," kata Sahroni.

Meski begitu, dia menegaskan bahwa sikap dan prinsip DPR akan senada dengan pemerintah, yakni bahwa kepentingan rakyat adalah hal yang utama.

Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN DPR RI Eddy Soeparno menegaskan bahwa pihaknya akan mengikuti arahan dari Presiden. Dia menilai negara harus mendahulukan kepentingan rakyat.

"Jadi apa yang diusul Bapak Presiden saya kira sudah sangat lengkap, komprehensif, dan kita sepakat dengan apa yang beliau sampaikan," kata Eddy.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mendorong langkah penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta mempertimbangkan kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) sebagai langkah antisipasi dampak krisis global.

Sebagai bahan perbandingan, Presiden mencontohkan sejumlah langkah penghematan yang dilakukan negara lain, seperti Pakistan. Negara tersebut menerapkan langkah yang dianggap sebagai langkah kritis, antara lain penerapan kerja dari rumah bagi pegawai pemerintah dan swasta hingga 50 persen serta pengurangan hari kerja menjadi empat hari dalam sepekan.

Selain itu, pemerintah negara tersebut juga melakukan penghematan dengan mengurangi gaji anggota kabinet dan DPR, memangkas penggunaan BBM pada kendaraan pemerintah, membatasi penggunaan kendaraan dinas, serta menghentikan sejumlah belanja pemerintah seperti pengadaan kendaraan, pendingin ruangan, dan perabot kantor.

Presiden menyampaikan bahwa berbagai contoh langkah tersebut dapat menjadi bahan kajian bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan penghematan yang diperlukan.