Kemenag: Potensi Zakat Nasional Rp327 Triliun Dinilai Bisa Tekan Angka Kemiskinan

JAKARTA - Pengurus Kelompok Kerja Majelis Taklim Kementerian Agama, Fauzah menilai, potensi zakat nasional dapat menjadi solusi mengatasi persoalan kemiskinan. Jika dikelola secara optimal, zakat mampu memperkuat keseimbangan sosial sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) mencatat potensi zakat Indonesia pada 2026 mencapai angka sangat besar. Potensi tersebut dinilai dapat membantu mempercepat pengentasan kemiskinan jika digali secara maksimal.

“Potensi zakat nasional pada tahun 2026 sekitar 327 triliun. Sebuah angka yang sangat fantastis,” ujar Fauzah, Senin (9/3).

Pemanfaatan zakat secara optimal, lanjut dia, akan berdampak luas bagi pembangunan sosial masyarakat. “Sejatinya bila potensi tersebut dapat digali secara maksimal, sangatlah mungkin persoalan kemiskinan di Indonesia akan cepat terselesaikan,” ucap dia.

Fauzah menilai peningkatan kesadaran masyarakat untuk berzakat, berinfak, dan bersedekah menjadi kunci penting dalam mewujudkan keadilan ekonomi. Kesadaran filantropi tersebut diharapkan terus tumbuh terutama di kalangan masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih.

“Masih perlu perjuangan keras untuk mengingatkan dan menyadarkan masyarakat tentang urgensi zakat, infak, dan sedekah. Demi terwujudnya transformasi sosial menuju masyarakat yang berkeadilan,” ujar dia.

Sementara itu, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan angka kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi. Hingga September 2025 tercatat sekitar 23,36 juta penduduk atau 8,25 persen masih berada di bawah garis kemiskinan.

Menurut Fauzah, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena kemiskinan dapat memicu berbagai persoalan sosial. Ia juga mengingatkan pesan Nabi Muhammad SAW tentang bahaya kemiskinan dalam kehidupan umat.

“Kemiskinan sangat dekat kepada kekufuran,” kata Fauzah mengutip hadis riwayat Imam Al Baihaki dan Abu Nu’aim.

Ia berharap potensi zakat yang besar di Indonesia dapat dikelola secara optimal untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. ils/I-1