Tiongkok Naikkan Anggaran Pertahanan di Tengah Ketegangan Global

BEIJING – Pemerintah Tiongkok akan menaikkan anggaran pertahanan pada tahun ini sebesar 7 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan kenaikan 7,2 persen pada tahun lalu, di tengah persaingan strategis dengan Amerika Serikat, ketegangan di Selat Taiwan, serta konflik yang meluas di Timur Tengah.

Anggaran tersebut meningkat menjadi 1,91 triliun yuan atau sekitar 276,9 miliar dolar AS, berdasarkan draf laporan anggaran yang dirilis pada Kamis ketika Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang menyampaikan laporan kerja pemerintah dalam sesi pembukaan Kongres Rakyat Nasional (NPC).

Kenaikan ini menjadi persentase peningkatan terendah sejak 2021 yang saat itu naik 6,8 persen. Anggaran pertahanan Tiongkok tercatat meningkat 7,1 persen pada 2022 dan sebesar 7,2 persen setiap tahun sepanjang periode 2023 hingga 2025.

Sejak 2016, anggaran pertahanan Tiongkok tumbuh pada kisaran satu digit, namun umumnya tetap lebih tinggi dibandingkan target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) yang ditetapkan pemerintah untuk tahun yang sama.

“Tahun lalu kita menyaksikan pencapaian baru dalam modernisasi pertahanan nasional dan angkatan bersenjata,” kata Li dalam pidatonya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah akan terus berupaya mencapai target peringatan 100 tahun Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dengan meningkatkan kesiapan tempur serta kemampuan strategis untuk melindungi kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan.

Selain itu, pemerintah juga akan melanjutkan reformasi lintas matra secara terkoordinasi guna memperkuat modernisasi militer.

Li juga menegaskan kembali kepemimpinan absolut Partai Komunis Tiongkok atas angkatan bersenjata serta menekankan pentingnya kesinambungan ideologi dalam pengembangan militer.

Ia menyerukan dukungan kelembagaan yang lebih luas dengan meminta pemerintah di semua tingkatan memberikan dukungan kuat terhadap pertahanan nasional dan pembangunan militer, sekaligus memperkuat persatuan antara militer dan pemerintah serta antara militer dan masyarakat.

Anggaran pertahanan tersebut diumumkan setiap tahun dalam agenda Sidang Dua Sesi, yang mencakup pertemuan NPC dan badan penasihat politik tertinggi negara. Tahun ini, pertemuan berlangsung saat Tiongkok mulai menerapkan Rencana Lima Tahun ke-15 yang akan menjadi kerangka strategi ekonomi hingga 2030.

Pengeluaran pertahanan Tiongkok selama ini menjadi perhatian internasional karena dianggap mencerminkan prioritas strategis Beijing, terutama di tengah ketegangan yang berkelanjutan di Selat Taiwan dan Laut Tiongkok Selatan, serta meningkatnya persaingan antara Tiongkok dan Amerika Serikat.

Pengembangan Teknologi

Di sisi lain, konflik yang meningkat di Timur Tengah juga menambah kekhawatiran terkait keamanan global, terutama karena kawasan tersebut penting bagi pasokan energi Tiongkok serta kemitraannya dengan negara-negara Teluk.

Selain faktor geopolitik, peningkatan anggaran tersebut juga dipandang sebagai bagian dari upaya modernisasi militer Tiongkok yang mencakup pengembangan teknologi pertahanan, peningkatan kemampuan siber dan luar angkasa, serta penguatan armada laut dan udara. Langkah ini sejalan dengan ambisi Beijing untuk menjadikan militernya sebagai salah satu kekuatan paling modern di dunia dalam beberapa dekade mendatang.

Meski kenaikan anggaran militer Tiongkok selama lebih dari satu dekade berada pada kisaran satu digit, sejumlah analis menilai konsistensi tersebut mencerminkan strategi jangka panjang Beijing untuk membangun kemampuan pencegah yang kredibel, memodernisasi pasukan di berbagai bidang, serta meningkatkan kemampuan operasi gabungan yang semakin kompleks.

Namun, Tiongkok tidak pernah mempublikasikan rincian lengkap mengenai pengeluaran militernya. Dalam beberapa tahun terakhir, pejabat Amerika Serikat menyebut 2027 sebagai target waktu ketika Tiongkok diperkirakan telah memiliki kemampuan melakukan operasi tempur besar, termasuk kemungkinan terhadap Taiwan, pulau yang memerintah sendiri namun diklaim Beijing sebagai wilayahnya.