RI Harus Kurangi Kebergantungan pada Ekonomi Tiongkok

BEIJING - Tiongkok menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2026 sebesar 4,5 hingga 5 persen, menandai penurunan tertinggi pertama sejak tahun 2023. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Tiongkok, Li Qiang dalam laporan kinerja Pemerintah ketika sesi pembukaan Kongres Rakyat Nasional (NPC) pada hari Kamis (5/3).

Langkah tersebut juga menandakan pandangan yang lebih hati-hati seiring dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu yang bergulat dengan tekanan deflasi, penurunan properti yang berkepanjangan, dan meningkatnya ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat (AS).

Range target pertumbuhan 4,5 hingga 5 persen juga merupakan target pertumbuhan terendah sejak tahun 1991.

“Dalam beberapa tahun terakhir, kita jarang menghadapi kondisi yang begitu serius dan kompleks, di mana guncangan dan tantangan eksternal terkait dengan kesulitan dalam negeri dan pilihan kebijakan yang sulit,” kata Li.

Perekonomian Tiongkok kata Li tumbuh 5 persen pada 2025, salah satu tingkat pertumbuhan paling lambat dalam beberapa dekade. Data resmi yang dirilis pada Januari, PDB negara tersebut mencapai lebih dari 140 triliun yuan (sekitar US$20,3 triliun), seiring dengan upaya para pejabat untuk mengatasi rendahnya belanja konsumen dan krisis utang di sektor properti negara tersebut.

Pemerintah Tiongkok telah “mempertimbangkan perlunya memberikan ruang bagi penyesuaian struktural, pencegahan risiko, dan reformasi pada tahun pertama periode rencana lima tahun ini, sehingga dapat meletakkan dasar yang kuat untuk menghasilkan kinerja yang lebih baik di tahun-tahun mendatang.

Xu Tianchen, ekonom senior di Economist Intelligence Unit di Beijing, mengatakan kepada CNA bahwa target pertumbuhan “realistis dan sepenuhnya sesuai ekspektasi”.

Mitra Dagang Terbesar

Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB Suhartoko mengatakan, pertumbuhan ekonomi Tiongkok berdampak besar bagi Indonesia sebagai mitra dagang terbesar.

Dampak besar itu papar dia terutama melalui peningkatan investasi infrastruktur/hilirisasi (nikel, EV) dan ekspor komoditas (energi, mineral). Dengan perlambatan ekonomi Tiongkok, maka berpotensi menekan ekspor dan ekonomi Indonesia.

Hubungan dagang yang kuat membuat ekspor Indonesia, terutama sektor energi dan mineral, sangat bergantung pada permintaan Tiongkok. Saat ekonomi Tiongkok tumbuh, permintaan komoditas meningkat, mendorong ekspor Indonesia.

“Jika ekonomi Tiongkok melambat turun 1 persen, pertumbuhan ekonomi Indonesia berpotensi melambat sekitar 0,29-0,3 persen karena penurunan ekspor,” kata Suhartoko.

Meskipun membantu mempercepat pembangunan, dominasi investasi Tiongkok menimbulkan kekhawatiran terkait risiko ekonomi jangka panjang dan kebergantungan,”tegas Suhartoko.

Target pertumbuhan ekonomi Tiongkok sebesar 4,5–5 persen pada 2026 menunjukkan bahwa pemerintah negara tersebut berupaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah ketidakpastian global.