RI Harus Amankan Pasokan Energi Dari Luar Timur Tengah

JAKARTA - Indonesia telah mengamankan pasokan energi dari berbagai sumber di luar Timur Tengah sebagai langkah mitigasi menghadapi dampak perang Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan

sejumlah alternatif pasokan energi berasal dari kerja sama perdagangan dengan AS serta akses pasokan yang dimiliki oleh PT Pertamina dari Venezuela.

“Kalau dari segi energi, karena kebetulan kita sudah tanda tangan ART (Agreement of Reciprocal Trade), memang suplai dari energi kita sudah juga melakukan MoU dengan Amerika Serikat dan juga Pertamina punya akses di Venezuela,” kata Airlangga dalam konferensi pers Pembekalan Nasional Talenta Semikonduktor 2026 di Jakarta, Kamis (5/3).

Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi global yang sulit diprediksi. Airlangga mengaku pemerintah Indonesia saat ini lebih siap menghadapi ketidakpastian dengan belajar dari lonjakan harga energi akibat konflik Russia dan Ukraina.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, pemerintah perlu menjaga subsidi energi agar tidak memberatkan masyarakat. Namun di sisi lain, kenaikan harga komoditas juga dapat meningkatkan penerimaan negara.

“Di satu sisi itu yang terkait dengan subsidi kita jaga dan pemerintah kemarin sudah siapkan bahwa subsidi ya kita akan lanjutkan. Dan APBN itu sebagai buffer untuk meredam fluktuasi harga. Tapi di lain pihak tentu ada kenaikan tambahan penerimaan kalau (harga) komoditas itu naik,” tuturnya.

Meski demikian, ia menilai masih terlalu dini untuk memperkirakan dampak penuh dari dinamika konflik Timur Tengah terhadap ekonomi.

“Kita tentu melihat situasinya, masih too early to call,” ujarnya.

Menahan Ekspansi

Lebih lanjut, Airlangga juga menilai kondisi global yang tidak pasti membuat investor cenderung menahan ekspansi sehingga ketahanan ekonomi menjadi faktor yang semakin penting.

“Inilah yang harus kita dorong karena the new world juga membuat semua investasi akan melihat kembali, dan juga akan menahan karena dalam situasi seperti ini tentu daya tahan, resiliensi itu yang paling utama termasuk juga di sektor ekonomi,” katanya.

Adapun berdasarkan dokumen kesepakatan dagang resiprokal antara Indonesia dan AS, Indonesia berkomitmen melakukan pembelian komoditas energi dari AS senilai sekitar 15 miliar dollar AS.

Nilai tersebut mencakup impor liquefied petroleum gas (LPG) sebesar 3,5 miliar dollar AS, minyak mentah sebesar 4,5 miliar dollar AS, serta bensin hasil kilang sebesar 7 miliar dollar AS.

Peneliti Sustainability Learning Center (SLC) Hafidz Arfandi mengatakan kapasitas penyimpanan BBM RI hanya bertahan 20 hari saja. Hal itu berarti, bila tidak ada pasokan baru akan menyebabkan kelangkaan di pasar.

“Selama ini kita cukup bergantung dari pasokan Saudi Aramco baik untuk proses di kilang utama, seperti Balikpapan dan Cilacap, maupun BBM jadi yang diolah di Kilang Singapura,” jelas Hafidz.

Jika konflik di Timur Tengah terus memanas, maka opsi jangka pendek yang diperlukan diantaranya mengoptimalkan minyak hasil lifting domestik untuk memenuhi pasokankilang dalam negeri.

Selain itu, bisa dengan mengupayakan kerja sama dengan produsen alternatif yang memiliki surplus minyak seperti dari Angola, Brunei, Malaysia dan Vietnam.

Sebenarnya, ada minyak dan gas murah dari Russia, tetapi ada sanksi AS dan Uni Eropa yang membuat negara pembelinya bisa terkena sanksi balasan. “Bila konflik terus berlanjut opsi ini jadi short cut jangka pendek di tengah kelangkaan, proses pembeliannya bisa jadi menggunakan skema perantara misalnya Tiongkok atau India, dua negara yang sampai saat ini sangat yakin untuk membeli langsung dari Russia dan Iran meski terkena sanksi AS dan Uni Eropa.