Pemerintah: Ekonomi RI Tetap Kokoh di Tengah Gejolak Timur Tengah

JAKARTA – Pemerintah menilai perekonomian Indonesia tetap berada dalam kondisi solid meskipun ketidakpastian global meningkat akibat eskalasi geopolitik di Timur Tengah (Timteng). Stabilitas makroekonomi, permodalan perbankan yang terjaga, serta konsumsi domestik yang relatif kuat disebut menjadi bantalan utama dalam meredam gejolak eksternal.

Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto menyampaikan bahwa pemerintah terus memantau secara saksama perkembangan situasi global tersebut. “Indikator makro kita tetap terjaga, sehingga masyarakat tidak perlu terlalu khawatir. Pemerintah berharap segera ada solusi terbaik untuk semua konflik global,” ujar Haryo dihubungi di Jakarta, Rabu (4/3).

Dia menekankan fokus pemerintah saat ini adalah memastikan efektivitas berbagai stimulus yang telah berjalan sejak kuartal I-2026. Program-program tersebut diproyeksikan menjadi bantalan daya beli masyarakat terhadap dampak transmisi konflik global.

“Stimulus yang sudah berjalan kami yakini mampu menjaga daya beli masyarakat, sehingga tekanan dari luar dapat diminimalkan. Pemerintah akan terus memastikan agar kebijakan ini efektif dan tepat sasaran,” ucapnya.

Pada kesempatan lain, Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Indef M Rizal Taufikurahman menilai konflik di Timur Tengah berpotensi memicu kenaikan harga minyak dunia yang berdampak langsung pada biaya impor energi Indonesia. Menurut dia, sebagai negara net importer minyak, lonjakan harga minyak dunia berpotensi memperlebar belanja subsidi serta kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam APBN 2026, pemerintah mengalokasikan subsidi energi sekitar 210,1 triliun rupiah dari total subsidi 318,9 triliun rupiah. Namun, hasil perhitungan Indef menunjukkan eskalasi konflik Iran vs AS—Israel dapat meningkatkan kebutuhan subsidi secara signifikan.

Pada skenario ringan, subsidi energi diperkirakan naik menjadi 218,1 triliun rupiah. Jika konflik berlanjut lebih lama, kebutuhan subsidi bisa mencapai 240,98 triliun rupiah, bahkan dalam skenario berat melonjak hingga 278,59 triliun rupiah.

“Jika perang berlangsung satu kuartal penuh, setiap kenaikan 10 dollar AS per barel minyak akan menambah beban subsidi energi sekitar 25 triliun rupiah,” kata Rizal.

Paket Stimulus

Untuk menjaga daya beli masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi, pemerintah telah meluncurkan paket stimulus ekonomi pada kuartal I-2026. Salah satunya adalah insentif transportasi untuk mudik Lebaran berupa diskon tiket kereta api 30 persen, angkutan laut 30 persen, jasa penyeberangan 100 persen, serta potongan harga tiket pesawat 17–18 persen.

Estimasi anggaran untuk insentif transportasi mencapai 911,16 miliar ruiah, terdiri atas APBN sebesar 639,86 miliar rupiah dan non-APBN sebesar 271,5 miliar rupiah. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan senilai 12 triliun rupiah kepada keluarga penerima manfaat. Bantuan tersebut berupa 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng untuk dua bulan yakni Februari—Maret kepada 35,04 juta keluarga.

Senada, Pengamat ekonomi Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono PhD menyebut bahwa serangan AS dan Israel ke Iran berdampak pada ekonomi Indonesia. "Kanal utama bukan perang, tetapi energi, rupiah, dan inflasi. Indonesia masih sensitif terhadap kenaikan minyak karena ada implikasi ke biaya impor BBM dan tekanan kebijakan harga energi," katanya di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Rabu (4/3).