RDF Tekan Penumpukan Sampah Signifikan

JAKARTA – Optimalisasi teknologi Refuse Derived Fuel (RDF) merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah Jakarta. “Melalui teknologi RDF volume timbunan sampah dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, juga mendukung terciptanya lingkungan yang lebih bersih, sehat, dan ramah bagi masyarakat,” tutur Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Faisal Malik Hendropriyono, Minggu (1/3).

Diaz telah melakukan Apel Pencanangan Pengelolaan Sampah di RDF Rorotan, Sabtu (28/2). Langkah ini sebagai wujud komitmen bersama dalam memperkuat sistem pengelolaan sampah yang terpadu dan berkelanjutan. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pengelolaan sampah terpadu.

“Dengan sinergi yang kuat, kita dapat mewujudkan wilayah Jakarta yang bersih, tertata, dan berdaya,” katanya. Pencanangan ini menandai penguatan peran RDF Plant Rorotan sebagai salah satu fasilitas pengolahan sampah modern. Hal ini diharapkan mampu mengurangi beban Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta mendukung target pengurangan sampah nasional.

Hal ini menunjukkan komitmen kuat lintas sektor dalam mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan. “RDF Rorotan diharapkan menjadi contoh kawasan pengelolaan sampah modern di Jakarta Utara yang bersih, tertata, dan berdaya guna bagi lingkungan maupun masyarakat,” tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menyatakan optimalisasi fasilitas RDF merupakan solusi pengolahan sampah berkelanjutan di Jakarta Utara maupun Jakarta.
“Optimalisasi fasilitas RDF ini penting dalam penanganan sampah berkelanjutan,” ungkanya. Dia mengatakan ini saat apel kegiatan kebersihan Gerakan Indonesia ASRI di Halaman Kantor Pelabuhan Perikanan Nizam Zachman, Jakarta Utara, Selasa (17/2).

Hanif menjelaskan, wilayah Jakarta Utara menghasilkan lebih dari 1.300 ton sampah per hari sehingga perlu menjadi perhatian serius. Dia menyoroti peran strategis kepala daerah dalam pengelolaan sampah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Menurutnya, dukungan TNI dan Polri menjadi bagian dari mandat nasional untuk mempercepat penanganan sampah di seluruh wilayah. “Gerakan Indonesia ASRI menjadi simbol sinergi pemerintah pusat, daerah, TNI, dan Polri dalam mempercepat penanganan sampah,” tutur Hanif.

Hanif menegaskan bahwa gerakan kebersihan merupakan amanat langsung Presiden melalui Gerakan Indonesia Asri. “Kami menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat,” katanya.