IMF Desak AS Kerja Sama dengan Mitra Dagang Kurangi Pembatasan Perdagangan

WASHINGTON - Dana Moneter Internasional (IMF) pada hari Rabu (25/2) menyerukan Amerika Serikat untuk bekerja sama dengan mitra dagang dan menemukan cara untuk bersama-sama mengurangi pembatasan perdagangan, seiring dengan diterbitkannya tinjauan ekonomi AS.

Temuan IMF mencakup tahun pertama masa kepresidenan kedua Donald Trump, di mana ia memberlakukan tarif yang luas terhadap sekutu dan pesaingnya dalam upaya mengurangi defisit perdagangan AS dan meningkatkan manufaktur domestik.

Namun, tarifnya yang diberlakukan dan dicabut berulang kali telah mengganggu rantai pasokan dan pasar keuangan.

Selama tahun tersebut, pemerintahan Trump juga berupaya mengurangi ketergantungan pada pekerja imigran ilegal dan mengurangi peran pemerintah federal dalam perekonomian, catat IMF.

Namun, IMF mengatakan pada hari Rabu bahwa Washington harus bekerja secara konstruktif dengan mitra "untuk mengatasi kekhawatiran tentang praktik perdagangan yang tidak adil dan menyepakati pengurangan terkoordinasi dalam pembatasan perdagangan dan distorsi kebijakan industri yang memiliki dampak lintas batas negatif".

"Jika langkah-langkah perdagangan dan investasi (termasuk tarif dan kontrol ekspor) diberlakukan karena alasan keamanan nasional, kebijakan tersebut harus diterapkan secara terbatas," desak IMF.

Kepala IMF Kristalina Georgieva mengatakan kepada wartawan bahwa laporan tersebut disiapkan sebelum Mahkamah Agung membatalkan banyak tarif Trump Jumat lalu, IMF akan mencerna perkembangan ini.

Sejak putusan tersebut, Trump telah menggunakan undang-undang yang berbeda untuk memberlakukan tarif global baru sebesar 10 persen, yang juga diancamnya akan dinaikkan menjadi 15 persen.

Georgieva bertemu dengan Menteri Keuangan Scott Bessent dan Ketua Federal Reserve Jerome Powell sebelum laporan tersebut dirilis.

Ia mencatat bahwa IMF berbagi kekhawatiran pemerintahan Trump tentang besarnya defisit perdagangan dan neraca transaksi berjalan AS. Ia menambahkan bahwa defisit neraca transaksi berjalan negara tersebut "terlalu besar".

Risiko Stabilitas

Peningkatan utang publik yang berkelanjutan juga "tetap menjadi masalah utama" yang perlu diingat, kata Georgieva.

IMF menyatakan bahwa "meskipun risiko tekanan kedaulatan di AS rendah, tren kenaikan rasio utang publik terhadap PDB dan peningkatan rasio utang jangka pendek terhadap PDB menunjukkan risiko stabilitas yang semakin besar bagi perekonomian AS dan global."

Secara keseluruhan, IMF memproyeksikan pertumbuhan PDB AS mencapai 2,6 persen pada tahun 2026, meningkat dari 2,2 persen tahun lalu.

Meskipun perekonomian "sedang berkembang", IMF memperingatkan bahwa "ketidakpastian seputar kebijakan perdagangan dapat menjadi hambatan yang lebih besar dari perkiraan terhadap aktivitas ekonomi".

Dalam pernyataan penutup konsultasi "Pasal IV", IMF mencatat bahwa negara tersebut mengalami "pertumbuhan produktivitas yang kuat secara berkelanjutan meskipun penutupan pemerintahan berdampak pada aktivitas ekonomi di kuartal keempat."

IMF terakhir kali mengeluarkan saran kebijakan terkait AS pada tahun 2024.

Pada saat itu, IMF menyampaikan kekhawatiran atas meningkatnya pembatasan perdagangan di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden, dan mendesak para pejabat untuk mengurangi hambatan terhadap perdagangan bebas.

Pada tahun 2024, dana tersebut juga mendorong pembalikan tren peningkatan utang publik, dengan mencatat bahwa para pejabat dapat menaikkan pajak di antara reformasi lainnya.