Russia: Uji Coba Nuklir AS Bisa Picu Efek Domino

JENEWA - Russia pada Selasa (24/2) menyatakan kekhawatiran atas pernyataan Amerika Serikat (AS) bahwa Washington DC akan melanjutkan uji coba nuklir untuk menandingi dugaan ledakan rahasia oleh Tiongkok dan Russia, dan memperingatkan bahwa langkah tersebut akan memicu efek domino yang berbahaya.

Berbicara di hadapan Konferensi Perlucutan Senjata di Jenewa, Duta Besar Russia Gennady Gatilov mengecam pengumuman Presiden AS, Donald Trump, tahun lalu bahwa negaranya siap untuk melakukan uji coba nuklir pertamanya sejak tahun 1992.

"Kami memperingatkan bahwa penarikan AS dari moratorium nasionalnya akan memicu efek domino," kata Gatilov seraya menekankan bahwa tanggung jawab atas konsekuensi dari efek tersebut sepenuhnya berada di pundak Washington DC.

Christopher Yeaw, asisten Menteri Luar Negeri AS untuk pengendalian senjata dan nonproliferasi, mengindikasikan pekan lalu bahwa Trump serius ketika dia mengatakan pada Oktober bahwa AS akan melanjutkan uji coba nuklir.

"Seperti yang telah dikatakan presiden, AS akan kembali melakukan pengujian atas dasar kesetaraan," kata Yeaw di lembaga think tank Hudson Institute.

Yeaw pun menekankan bahwa dasar yang setara bukan berarti pihaknya kembali ke uji coba atmosfer ala bom Ivy Mike dalam kisaran multimegaton, merujuk pada ledakan termonuklir besar-besaran tahun 1952 di Pasifik Selatan.

"Namun, kesetaraan mensyaratkan adanya respons terhadap standar sebelumnya. Lihat saja Tiongkok atau Russia sebagai contoh standar tersebut," kata dia.

Yeaw tidak mengumumkan waktu pelaksanaan tes baru, dengan mengatakan bahwa Trump yang akan membuat keputusan, tetapi bahwa tes apa pun akan dilakukan dengan kondisi yang setara.

Sebelum Konferensi Perlucutan Senjata pada Senin, Yeaw kembali menegaskan tuduhan AS tentang uji coba nuklir rahasia Tiongkok.

Dia memberikan rincian lebih lanjut tentang uji coba berdaya ledak rendah yang menurut Washington DC dilakukan Beijing pada tahun 2020 dan menuduh Tiongkok sedang mempersiapkan lebih banyak ledakan dengan daya ledak yang lebih besar.

Yeaw mengatakan kepada konferensi tersebut bahwa data yang dikumpulkan di Kazakhstan terdekat menunjukkan bahwa Tiongkok melakukan ledakan bawah tanah berkekuatan 2,75 magnitudo pada tanggal 22 Juni 2020 pukul 09.18 GMT.

"Perkiraan daya ledak dari peristiwa tersebut adalah ledakan nuklir sebesar 10 ton, atau setara dengan lima ton ledakan konvensional, dengan asumsi ledakan tersebut sepenuhnya terjadi di batuan keras di bawah permukaan air tanah," kata dia.

Dan ada juga yang lain, kata seorang pejabat senior Kementerian Luar Negeri AS kepada wartawan di Jenewa pada Senin, yang meminta agar identitasnya dirahasiakan. "Tiongkok telah merencanakan untuk melakukan uji coba dengan hasil yang ditargetkan dalam ratusan ton," kata dia.

AS juga menuduh Russia secara diam-diam melakukan uji coba dengan hasil yang rendah.

"Jika dunia khawatir tentang jenis pengujian apa yang akan dilakukan AS, mereka seharusnya lebih khawatir tentang dasar yang telah ditetapkan oleh Russia dan Tiongkok," kata pejabat itu.

Gatilov memperingatkan hari Selasa bahwa posisi AS menambah tantangan yang dihadapi oleh Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif, sebuah perjanjian PBB yang akan melarang semua ledakan nuklir tetapi yang sejauh ini belum dapat diberlakukan.

Sampai saat ini, Prancis dan Inggris adalah satu-satunya negara pemilik senjata nuklir yang telah meratifikasinya.

"Situasi seputar Perjanjian Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif (CTBT) tetap menantang," kata Gatilov, seraya memperingatkan bahwa tindakan pemerintahan AS menimbulkan keraguan tambahan tentang prospek berlakunya CTBT. AFP/I-1