BPS Bidik Ekonomi Digital dan Isu Lingkungan di Sensus Ekonomi 2026

JAKARTA – Sensus Ekonomi 2026 menjadi instrumen strategis untuk memetakan ulang struktur dan dinamika perekonomian nasional secara komprehensif.

Berbeda dari survei rutin, sensus ini menjangkau seluruh pelaku usaha—mulai dari skala mikro hingga besar—sehingga mampu menghadirkan gambaran utuh mengenai distribusi sektor usaha, tingkat produktivitas, digitalisasi, hingga pola kemitraan dan rantai pasok.

Secara analitis, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting dalam merumuskan kebijakan berbasis data (evidence-based policy).

Pemerintah dapat mengidentifikasi sektor yang tumbuh pesat namun rentan, wilayah dengan konsentrasi usaha tinggi tetapi minim dukungan infrastruktur, serta potensi ekonomi baru yang belum tergarap optimal.

Di tengah transformasi digital dan perubahan lanskap global, sensus ini juga berfungsi mengukur kesiapan pelaku usaha menghadapi disrupsi teknologi dan tekanan eksternal.

Dengan data yang akurat dan mutakhir, Sensus Ekonomi 2026 tidak sekadar menjadi agenda statistik, melainkan peta jalan untuk memperkuat daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif serta berkelanjutan.

Badan Pusat Statistik (BPS) akan memetakan perkembangan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) guna menangkap perubahan struktur usaha nasional yang semakin berbasis teknologi dan keberlanjutan.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan dirancang untuk menjawab dinamika kegiatan usaha yang terus berubah berdasarkan peningkatan pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor ekonomi.

“Bagaimana para pelaku usaha mengoptimalkan penggunaan internet, apakah untuk menerima pesanan, mendistribusikan barang, memproduksi, atau membeli bahan baku, itu semua akan kami tanyakan dalam sensus ekonomi,” kata Ateng dalam sesi diskusi acara sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Jakarta, Rabu (25/2).

Ia menjelaskan sensus kali ini tidak hanya memotret jumlah dan skala usaha, tetapi juga cara pelaku usaha menjalankan aktivitas ekonominya dalam rantai produksi, distribusi, dan pemasaran.

Berdasarkan paparannya, pendekatan pendataan ekonomi digital akan dilakukan langsung melalui pelaku usaha lintas lapangan usaha, bukan hanya melalui sektor teknologi informasi, agar aktivitas digital dalam perekonomian nasional dapat terpetakan secara lebih utuh.

“Kami juga akan memotret bagaimana pelaku ekonomi memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things, blockchain, hingga komputasi awan,” ujarnya.

Selain ekonomi digital, Ateng mengatakan Sensus Ekonomi 2026 juga menaruh perhatian besar pada ekonomi lingkungan sebagai bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan dan peningkatan daya saing nasional.

Menurutnya, BPS akan mencatat dan mendalami data terkait bagaimana pelaku usaha memproduksi barang dan jasa yang ramah lingkungan termasuk penggunaan energi terbarukan seperti panel surya dan biogas.

Ia menjelaskan pendataan ekonomi lingkungan tidak hanya mencakup hasil produksi, tetapi juga input yang digunakan pelaku usaha dalam menjaga aspek lingkungan.

“Itu termasuk pengeluaran usaha untuk pengelolaan limbah, pengendalian polusi udara, hingga aktivitas ekonomi berbasis daur ulang,” tutur dia.

Sensus Ekonomi 2026 akan mencakup seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia, kecuali sektor pertanian, administrasi pemerintahan, serta aktivitas rumah tangga untuk konsumsi sendiri.

Pendataan akan dilakukan di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota dengan dua metode, yakni Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) dan Computer Assisted Personal Interview (CAPI).

Metode CAWI dijadwalkan berlangsung pada 1–30 Mei 2026 untuk usaha besar yang memiliki alamat surat elektronik, sementara metode CAPI akan dilaksanakan pada 16 Mei hingga 31 Juli 2026 untuk usaha mikro, kecil, menengah, serta usaha besar yang belum memiliki email.

Melalui pemetaan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan tersebut, BPS menargetkan hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang lebih adaptif, berdaya saing, dan berkelanjutan dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.