Tak Mau Tunggu Lama, Alat Pengolah Sampah Segera Mejeng di E-Katalog

JAKARTA – Percepatan program waste to energy (WtE) menjadi langkah strategis di tengah meningkatnya volume sampah perkotaan dan keterbatasan lahan TPA.

Dengan mengonversi sampah menjadi energi listrik atau bahan bakar alternatif, pemerintah tidak hanya mengurangi beban lingkungan, tetapi juga menciptakan sumber energi tambahan yang bernilai ekonomi.

Secara struktural, WtE dapat memperbaiki rantai pengelolaan sampah dari sekadar kumpul–angkut–buang menjadi sistem yang lebih sirkular dan produktif.

Namun, percepatan program ini harus diiringi kepastian regulasi, skema tarif listrik yang menarik, serta jaminan pasokan sampah yang terkelola dengan baik.

Jika dirancang secara transparan dan berkelanjutan, waste to energy berpotensi menjadi solusi ganda: menekan krisis sampah sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan perangkat teknologi pengolahan sampah untuk kebutuhan daerah dapat masuk ke katalog elektronik (e-katalog) dalam waktu satu bulan ke depan guna mempercepat penanganan darurat sampah.

“Ini kita target (teknologi pengolahan sampah) satu bulan untuk bisa masuk e-katalog, sehingga masyarakat bisa membeli atau mempergunakan itu,” kata Zulkifli Hasan yang biasa disapa Zulhas usai rapat koordinasi terbatas lintas kementerian di Jakarta, Senin (23/2).

Ia menjelaskan rapat koordinasi yang dipimpinnya membahas dua agenda utama, salah satunya percepatan penerapan teknologi pengolahan sampah menyusul arahan Presiden Prabowo Subianto yang menilai persoalan sampah telah berada pada kondisi darurat.

Zulhas menyebut pemerintah tetap melanjutkan program pembangkit listrik tenaga sampah (waste to energy/WTE) melalui fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) yang kini ditetapkan di 33 kota, berkurang dari sebelumnya 34 kota.

“PSEL tetap, tadinya 34 sekarang ada di 33 kota,” ujar dia.

Untuk DKI Jakarta, ia mengatakan bahwa penerapan PSEL dirancang di tiga lokasi meski berada dalam satu wilayah administrasi, yakni dua fasilitas di kawasan Bantar Gebang di Kota Bekasi, Jakarta Barat dan satu fasilitas di Sunter, Jakarta Utara.

Namun, menurut Zulhas, penerapan WTE di 33 kota tersebut diproyeksikan baru dapat menyelesaikan sekitar 20 persen persoalan sampah nasional, sehingga pemerintah menyiapkan langkah lanjutan untuk menangani 80 persen sisanya.

“Kalau waste to energy itu jalan semua di 33 kota, baru 20 persen masalah sampah selesai. Masih ada 80 persen lagi yang belum kita selesaikan,” katanya.

Ia menyampaikan rapat memutuskan penanganan sisa 80 persen sampah dibagi ke dalam empat kategori teknologi, yakni tempat pengolahan sampah terpadu (TPST) non-refuse derived fuel (non-RDF), TPST RDF, tempat pengolahan sampah reduce-reuse-recycle (TPS 3R), serta pengolahan sampah organik dari sumber atau masyarakat langsung.

Menurut Zulhas, pihaknya telah berkoordinasi dan meminta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, serta Menteri Lingkungan Hidup untuk segera merumuskan jenis dan spesifikasi teknologi yang sesuai dengan kebutuhan daerah, baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan.

Ia menambahkan pemerintah akan terus menegakkan larangan praktik pembuangan sampah terbuka (open dumping) secara konsisten, sehingga penertiban harus diikuti dengan penyediaan solusi teknologi yang dapat diakses pemerintah daerah.

“Open dumping tidak boleh lagi, tapi harus ada solusinya,” katanya menegaskan.

Pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan mulai terlihat perubahan nyata dalam pengelolaan sampah nasional, termasuk penanganan lokasi-lokasi pembuangan terbuka berskala besar, dengan sasaran penyelesaian pada akhir 2027 atau awal 2028.

“Dua tahun lagi kita akan melihat hasil nyata perubahan besar. Akhir 2027 atau awal 2028 ini bisa kita selesaikan,” kata Zulhas.