Pemprov Sulteng Perkuat Pelayanan Publik dan Pembangunan Daerah

PALU -- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) berkomitmen memperkuat pelayanan publik serta pembangunan daerah meski dihadapkan pada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat yang berdampak pada kapasitas fiskal daerah.

Gubernur Sulteng Anwar Hafid dalam keterangan di Palu, Senin, mengatakan tahun pertama kepemimpinannya merupakan fase penting untuk membangun fondasi pemerintahan yang responsif, terbuka, dan berpihak pada rakyat.

“Di saat anggaran kita dipotong cukup besar, kami sepakat untuk tidak mengeluh. Kalau pemerintah loyo, rakyat ikut lemah. Maka kami memilih tetap bekerja, tetap tersenyum, dan memastikan program prioritas tetap berjalan,” katanya.

Ia mengatakan satu tahun kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Reny A Lamadjido menjadi momentum penting untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah sekaligus mempercepat realisasi program prioritas yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Menurut dia, di tengah keterbatasan fiskal, Pemprov Sulteng mampu mencatatkan sejumlah capaian makro yang menunjukkan ketahanan dan arah pembangunan yang positif.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sulawesi Tengah pada 2025 meningkat dari 72 menjadi 72,80.

Selain itu, kata dia, pertumbuhan ekonomi daerah juga bertahan pada peringkat kedua tertinggi secara nasional, mencerminkan stabilitas ekonomi daerah di tengah tekanan fiskal nasional.

Menurut dia, capaian tersebut ditopang oleh implementasi program unggulan Sembilan Berani, khususnya Berani Cerdas dan Berani Sehat.

Pada sektor pendidikan, pemerintah provinsi telah menjalin kerja sama dengan sekitar 400 perguruan tinggi di seluruh Indonesia untuk memastikan mahasiswa penerima program Berani Cerdas mendapatkan pembiayaan pendidikan secara langsung ke kampus tanpa prosedur berbelit.

Di sektor kesehatan, kata Anwar, Program Berani Sehat menjadi bantalan penting ketika secara nasional jutaan kepesertaan JKN dinonaktifkan.

Di Provinsi Sulawesi Tengah lebih, sekitar 111 ribu warga terdampak kebijakan tersebut, namun masyarakat tetap dapat mengakses layanan kesehatan hanya dengan menggunakan KTP.

“Saya tidak ingin masyarakat Sulawesi Tengah takut berobat hanya karena kartu JKN-nya nonaktif. Selama ada KTP, pemerintah hadir,” katanya.

Ia juga menyampaikan di bidang infrastruktur, pemerintah provinsi fokus membuka konektivitas wilayah melalui pembangunan ruas jalan strategis, termasuk jalur Sausu-Sigi yang selama ini menjadi titik rawan longsor dan menghambat distribusi hasil perkebunan masyarakat.

Selain itu, sektor transportasi udara juga diperkuat dengan pembukaan penerbangan internasional serta rencana penerbangan langsung dari Tiongkok ke Palu pada April 2026.