Trump Rencanakan Pangkalan Militer di Gaza

WASHINGTON DC — Pemerintah Amerika Serikat (AS) pimpinan Presiden Donald Trump berencana membangun pangkalan militer besar di Gaza yang dirancang untuk menampung 5.000 personel. Pangkalan ini akan mencakup area seluas lebih dari 141 hektare, menurut catatan kontrak Board of Peace.

Pangkalan ini akan menjadi markas operasi untuk International Stabilization Force (ISF), sebuah pasukan multinasional yang terdiri dari tentara yang dijanjikan. ISF merupakan bagian dari Board of Peace, dilansir dari The Guardian, Sabtu (21/2).

Rencana pembangunan mencakup pos militer seluas 1.400 meter kali 1.100 meter. Bangunan tersebut akan dikelilingi 26 menara pengawas lapis baja, area latihan senjata kecil, bunker, dan gudang peralatan militer.

Seluruh pangkalan akan dikelilingi kawat berduri. Lokasi pangkalan berada di dataran kering selatan Gaza, yang dipenuhi semak garam dan puing-puing logam sisa pemboman Israel.

Beberapa perusahaan konstruksi internasional berpengalaman di zona perang telah melakukan kunjungan lokasi. Dokumen kontrak menjelaskan bahwa bunker akan berukuran 6x4 meter dengan tinggi 2,5 meter, lengkap dengan sistem ventilasi.

Dokumen juga mewajibkan survei geofisika untuk mendeteksi terowongan atau rongga bawah tanah, kemungkinan terkait jaringan terowongan Hamas. Protokol sisa manusia menyatakan bahwa pekerjaan harus dihentikan jika ditemukan jenazah atau artefak budaya.

Pemerintah Indonesia dilaporkan menawarkan mengirim hingga 8.000 tentara untuk ISF. Dewan Keamanan PBB memberi izin kepada Board of Peace untuk membentuk ISF sementara.

Pasukan ini bertugas mengamankan perbatasan Gaza, menjaga perdamaian, melindungi warga sipil, serta melatih dan mendukung pasukan polisi Palestina yang diverifikasi. Meski demikian, aturan keterlibatan ISF dalam pertempuran atau serangan oleh Hamas maupun Israel masih belum jelas.

Peran ISF dalam melucuti senjata Hamas, yang menjadi syarat Israel untuk rekonstruksi Gaza, juga belum ditentukan. Lebih dari 20 negara menjadi anggota Board of Peace, namun banyak negara lain tetap menjauh.