Pemprov Bali Merancang Gerakan Bersih Sampah Laut Serentak pada 1 Maret 2026

Denpasar - Pemerintah Provinsi Bali merancang gerakan membersihkan sampah laut dan sungai serentak yang akan dimulai 1 Maret 2026.

“Ini sejalan dengan program strategis Pemprov Bali melalui Gerakan Bali Bersih Sampah di sungai, laut, dan pantai se-Bali, yang akan dicanangkan secara serentak pada 1 Maret 2026,” kata Gubernur Bali Wayan Koster dalam keterangan Pemprov Bali di Denpasar, Kamis.

Dalam Rapat Koordinasi Forkopimda dan Kabupaten/Kota yang digelar tertutup itu, Koster menyampaikan gerakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo saat rakor nasional beberapa waktu lalu.

Nantinya Gerakan Bali Bersih Sampah akan melibatkan melibatkan pemerintah daerah, TNI/Polri, desa adat, komunitas lingkungan, serta masyarakat luas.

“Program ini bertujuan menjaga ekosistem laut, melindungi keindahan pantai, serta mempertahankan citra Bali di mata wisatawan domestik dan internasional,” ujarnya.

Gubernur Koster menyampaikan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian khusus kepada Bali sebagai salah satu destinasi wisata utama dunia.

Sehingga, berbagai persoalan yang dapat mempengaruhi citra pariwisata harus ditangani secara serius dan terpadu seperti persoalan sampah.

“Sesuai arahan Presiden, Bali mendapat perhatian khusus karena merupakan tujuan wisata dunia, salah satu yang menjadi penekanan adalah persoalan sampah terutama sampah di pantai yang dapat merusak citra pariwisata Bali,” ucapnya.

Pemprov Bali mencontohkan kondisi di sejumlah pantai, seperti Pantai Kuta di Kabupaten Badung yang mengalami peningkatan volume sampah kiriman saat musim tertentu, terutama pada bulan Desember hingga Januari.

Gerakan Bali Bersih Sampah secara serentak menjadi langkah konkret dan berkelanjutan di samping sehari-harinya di sejumlah pantai sudah dilakukan pembersihan sampah.

“Kita tidak hanya menangani sampah di pantai, tetapi juga sampah di daratan, sungai, dan danau, ini harus menjadi gerakan bersama, TNI, Polri, pemerintah daerah, dan seluruh komponen masyarakat harus terlibat aktif,” kata dia.

Selain persoalan sampah, rapat koordinasi juga membahas sejumlah isu strategis lain seperti penertiban spanduk dan reklame ilegal, penataan kabel listrik dan telekomunikasi, pengendalian kemacetan lalu lintas, penguatan keamanan dan ketertiban, serta pengendalian alih fungsi lahan produktif.

Gubernur Koster menegaskan bahwa seluruh kepala daerah di Bali harus mengambil langkah tegas dan terukur untuk menjaga kualitas lingkungan, estetika wilayah, serta keberlanjutan pembangunan Bali.

“Kita harus bergerak bersama, memperkuat koordinasi, dan memastikan Bali tetap bersih, tertib, aman, dan nyaman, ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi seluruh pemerintah kabupaten/kota dan seluruh komponen masyarakat,” ujar Koster.

Menurut dia, meski indikator makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi Bali mencapai 5,82 persen dengan kemiskinan dan pengangguran rendah, keberhasilan pembangunan tetap harus diiringi dengan penguatan tata kelola lingkungan, budaya, dan pariwisata agar Bali tetap menjadi destinasi wisata unggulan dunia yang berkelanjutan.