Laporan HAM PBB: Krisis Kelaparan dan Kejahatan Perang di Gaza

JAKARTA - Laporan hak asasi manusia terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyoroti dugaan serius terkait tindakan militer dan administratif Israel di Gaza dan Tepi Barat yang dinilai berpotensi mengarah pada praktik pembersihan etnis. Dokumen yang dirilis Kamis itu memotret pola peningkatan serangan, penghancuran lingkungan secara sistematis, serta pembatasan bantuan kemanusiaan yang disebut mengarah pada perubahan demografis permanen.

Laporan tersebut mencakup periode 1 November 2024 hingga 31 Oktober 2025 dengan gambaran situasi kemanusiaan yang memburuk drastis. PBB mencatat korban sipil dalam jumlah belum pernah terjadi sebelumnya serta kondisi kelaparan yang menciptakan situasi kehidupan yang semakin tidak layak bagi warga Palestina di Gaza.

Sebanyak 463 warga Palestina dilaporkan meninggal akibat kelaparan, termasuk 157 anak-anak, yang secara langsung dikaitkan dengan pembatasan distribusi bantuan kemanusiaan. Data itu memperkuat kekhawatiran bahwa pembatasan akses kebutuhan dasar telah memperparah krisis kemanusiaan secara signifikan.

Laporan juga menyoroti dugaan serangan yang secara sengaja menargetkan warga sipil atau dilakukan dengan dampak yang tidak proporsional terhadap populasi sipil. Temuan tersebut dinilai berpotensi masuk dalam kategori kejahatan perang berdasarkan hukum humaniter internasional.

Komisaris Tinggi HAM PBB, Volker Türk, menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam konflik berkepanjangan ini.

"Iklim impunitas yang meluas harus segera diakhiri, dan negara-negara wajib menghentikan transfer senjata yang dapat memfasilitasi pelanggaran," ujarnya dalam pernyataan terpisah.

"Akuntabilitas sangat diperlukan untuk mewujudkan perdamaian yang adil dan langgeng," tambahnya.

Di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, laporan mencatat praktik kekerasan yang disebut berlangsung secara sistematis. Bentuknya meliputi penahanan sewenang-wenang, dugaan penyiksaan, serta penghancuran rumah warga dalam skala luas.

Sebanyak 79 warga Palestina dilaporkan meninggal dunia dalam tahanan Israel selama periode pelaporan tersebut. Para tahanan asal Gaza disebut berada dalam kondisi paling rentan terhadap perlakuan tidak manusiawi dan penyiksaan.

Di sisi lain, laporan juga menyinggung tindakan kelompok bersenjata Palestina seperti Hamas yang masih menahan sandera Israel dan warga asing sejak 7 Oktober 2023. Kesaksian yang dihimpun PBB menggambarkan adanya dugaan penyiksaan serta perlakuan kejam terhadap para sandera.

Gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat telah berlaku di Gaza sejak 10 Oktober, menghentikan perang dua tahun yang menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 171.000 orang sejak Oktober 2023. Namun, menurut Kementerian Kesehatan Gaza, ratusan pelanggaran masih terjadi meski gencatan senjata telah diumumkan.

Otoritas kesehatan setempat melaporkan 603 warga Palestina tewas dan 1.618 lainnya luka-luka akibat penembakan dan operasi militer pascagencatan senjata. Pada saat yang sama, operasi militer Israel di Tepi Barat meningkat dan menyebabkan sedikitnya 1.112 korban jiwa serta sekitar 11.500 orang mengalami luka.

Laporan PBB tersebut mendesak negara-negara di dunia untuk memastikan keterlibatan segera warga Palestina dalam struktur pemerintahan transisi. Partisipasi itu dinilai penting agar proses rekonstruksi Gaza dapat ditentukan dan dibentuk langsung oleh masyarakat yang terdampak konflik.