Kementerian Sosial Tegaskan Sekolah Rakyat Tanpa Seleksi Akademik

Jakarta - Kementerian Sosial menegaskan perekrutan siswa Sekolah Rakyat tidak menggunakan seleksi akademik melainkan melalui pemenuhan syarat administrasi dan verifikasi lapangan yang dapat membuktikan calon siswa dari keluarga miskin dan rentan miskin.

“Tidak ada seleksi akademis. Pokoknya ini orang miskin. Kalau mereka miskin layak masuk Sekolah Rakyat, kalau (mereka) sakit, Kemensos harus obati mereka, kalau sudah sembuh masukkan ke Sekolah Rakyat,” kata Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Jakarta, Kamis (19/2).

Hal tersebut disampaikan dalam audiensi dengan Ketua DPRD Brebes Mohkhammad Taufiq dan Wakil Ketua I DPRD Brebes Iqbal Tanjung di Kantor Kementerian Sosial.

Ia menjelaskan, proses seleksi dilakukan melalui penjangkauan anak dari keluarga miskin yang berada pada desil 1 dan desil 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kebijakan itu sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memuliakan masyarakat prasejahtera dan memastikan proses perekrutan bebas dari praktik nepotisme.

“Pak Ketua tidak boleh titip, Pak Wakil Ketua enggak boleh titip, saya juga enggak boleh titip. Tetapi kalau di lingkugan njenengan ternyata banyak orang miskin, silakan diusulkan. Nanti yang menentukan Kemensos. Begitu data masuk kita cek lapangan benar enggak ini, itu lho,” jelas Agus.

Sekolah Rakyat merupakan sekolah berasrama jenjang SD, SMP, dan SMA dengan fasilitas lengkap, mulai dari lapangan olahraga, perpustakaan, ruang kelas, hingga makan bergizi tiga kali sehari. Setiap siswa memperoleh delapan seragam serta fasilitas laptop untuk mendukung pembelajaran.

Hingga kini, Sekolah Rakyat rintisan telah berdiri di 166 titik dan menampung 15.954 siswa jenjang SD, SMP, dan SMA. Program ini didukung 2.218 guru serta 4.889 tenaga kependidikan. Sementara itu, pembangunan Sekolah Rakyat permanen tengah berlangsung di 104 titik dan ditargetkan beroperasi pada 2026.

Agus menambahkan, jika Sekolah Rakyat berdiri di Brebes, maka siswa yang diterima harus berasal dari Brebes, guru dan kepala sekolah juga diprioritaskan dari daerah setempat.

“Kalau itu di Brebes, siswanya harus dari Brebes. dari desil 1 dan 2. Terus guru-gurunya juga kita prioritaskan dari Brebes, termasuk kepala sekolahnya kita prioritaskan dari Brebes. Jadi karena nanti masing-masing kota, kabupaten punya sendiri,” kata dia.

Selain pendidikan akademis dan karakter, Sekolah Rakyat memberikan pendampingan lanjutan bagi siswa, baik untuk melanjutkan ke perguruan tinggi maupun memasuki dunia kerja. Kementerian Sosial telah menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian, antara lain Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kementerian Tenaga Kerja dan BP2MI.

“Jadi, kalau misalkan sudah lulus SMA, kemudian mereka belum mau melanjutkan ke perguruan tinggi, mereka (dapat langsung) bekerja supaya menggraduasi orang tuanya. Kita hanya mengantarkan saja mereka lulus SMA harus sekolah atau kerja,” kata Agus.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua I DPRD Brebes Iqbal Tanjung menyatakan dukungan terhadap penyelenggaraan Sekolah Rakyat di daerahnya.

“Harapan kami dengan adanya Sekolah Rakyat ini, anak-anak yang tidak mampu, dan punya potensi bisa dikembangkan lebih baik. Kita di DPRD konsultasi lebih lanjut terkait program Sekolah Rakyat,” cetusnya.