Ekonomi Sulit Masuk Level Ekspansif: Optimisme Tinggi, Realita Masih Tertatih

Minimnya perbaikan fundamental dalam pengelolaan utang membuat ruang fiskal kian terbatas dan menahan laju pertumbuhan ekonomi nyata.

JAKARTA – Optimisme pemerintah bahwa ekonomi Indonesia akan memasuki fase ekspansi sehat dalam tujuh tahun ke depan dinilai masih jauh dari realitas. Di tengah klaim ekonomi bertumbuh, tata kelola APBN yang belum rapi justru menjadi titik lemah utama.

Beban sejumlah proyek jumbo yang menyedot anggaran membuat ruang fiskal makin sempit, sehingga kemampuan pemerintah mendorong pertumbuhan riil ikut terhambat. Alhasil, optimisme tersebut lebih tampak sebagai proyeksi di atas kertas, tanpa dukungan anggaran yang cukup solid untuk menjawab tantangan ekonomi sebenarnya.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai proyeksi ekonomi pemerintah sulit dipercaya karena belum ada pembenahan serius dalam tata kelola utang, termasuk lonjakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tak sejalan dengan kondisi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dia menyoroti penerimaan pajak yang masih rendah dengan tax buoyancy negatif. Artinya pertumbuhan ekonomi 5,11 persen belum mampu mendongkrak penerimaan pajak.

“Sementara Danantara dalam konteks Whoosh memaksa 1,2 triliun rupiah pembayaran utang menggunakan APBN. Danantara harusnya menolong fiskal bukan malah jadi beban," tegas Bhima kepada Koran Jakarta, Selasa (17/2).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis ekonomi Indonesia akan memasuki fase ekspansi sehat dalam 7–10 tahun ke depan hingga sekitar 2033, dengan target pertumbuhan didorong ke level 6 persen. Dia juga meyakini fase ini akan membuka lebih banyak lapangan kerja, asalkan ditopang manajemen fiskal yang disiplin.

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, lanjutnya, berkomitmen menjaga belanja negara tetap terukur, mempertahankan rasio defisit di bawah 3 persen PDB, serta mengarahkan rasio utang agar stabil dan menurun secara bertahap.

“Saya pikir nanti ketika ekonomi lebih bagus, pendapatan pajak dan bea cukai kita juga akan bagus, sehingga utang kita bisa kita tekan perlahan-lahan ke bawah,” kata dia.

Jadi Stimulan

Sementara itu, Dosen Magister Ekonomi Terapan Unika Atma Jaya, YB. Suhartoko menuturkan, kebijakan fiskal memang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, namun sifatnya lebih sebagai stimulan. "Artinya tetap bukan pemeran utama," ungkap dia.

Kebijakan fiskal, terang Suhartoko, memberikan stimulus kepada sektor dunia usaha untuk mendorong investasi dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun, situasi yang dihadapi saat ini sisi penerimaan pajak dan non pajak menghadapi tantangan.

Upaya mendongkrak penerimaan pajak tidak selalu tanpa konsekuensi. Jika dilakukan terlalu agresif, langkah ini justru berisiko menekan konsumsi masyarakat dan minat investasi, yang pada akhirnya bisa mengerem laju ekonomi.

Di sisi lain, ketergantungan pada penambahan utang pemerintah juga menyimpan bahaya laten, karena dapat memperbesar tekanan fiskal dalam jangka panjang dan mempersempit ruang kebijakan di masa depan.

Selain fiskal, lanjut Suhartoko, untuk mendorong dunia usaha dibutuhkan juga kebijakan pendukungnya, seperti pembangunan infrastruktur terintegrasi. Penggunaan infrastruktur tersebut harus efekti, tak sekadar membangun tetapi pemanfaatannya jauh dari kapasitas.

"Kemudahan perijinan bukan sekedar jargon, namun terus dikawal kepastiannya. Negara juga perlu hadir dalam keamanan dunia usaha," tegasnya.