Gubernur Pramono Ingin Pelestarian Budaya Betawi Melalui Pendidikan Dasar dan Ekonomi Kreatif

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menghadiri Silaturahmi Akbar Kaum Betawi di Museum Mohammad Hoesni Thamrin, Senen, Jakarta Pusat, Minggu (15/2) sore. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk terus menjaga dan mengembangkan budaya Betawi di tengah transformasi Jakarta menuju kota global.

Ia menyampaikan rasa syukur dapat bersilaturahmi bersama Majelis Kaum Betawi dalam forum tersebut. Pemerintah DKI, kata dia, akan terus mengambil langkah konkret dalam pelestarian budaya Betawi.

"Saya beruntung dan bersyukur bisa bersama Majelis Kaum Betawi menyelenggarakan Silaturahmi Akbar Kaum Betawi ini. Pemerintah DKI Jakarta terus berkomitmen menjaga dan mengembangkan budaya Betawi melalui berbagai langkah konkret yang kita lakukan," tuturnya.

Pramono juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama merawat cagar budaya Betawi, baik yang berskala besar maupun kecil. Menurutnya, pelestarian tidak boleh hanya berfokus pada simbol besar semata.

"Cagar-cagar budaya Betawi mari kita cari kembali. Yang kecil-kecil juga tidak apa-apa, kita rawat bersama. Jangan hanya yang besar seperti museum ini saja. Dengan nama besar M.H. Thamrin, seharusnya pengelolaannya bisa lebih baik lagi, termasuk akses masuknya," imbuhnya.

Ia menegaskan Pemprov DKI akan memastikan sanggar-sanggar seni budaya Betawi di berbagai wilayah tetap mendapatkan dukungan agar terus aktif. Keberadaan sanggar dinilai menjadi ruang penting untuk regenerasi dan penguatan identitas budaya Betawi.

Selain itu, Pramono mendorong penguatan pendidikan muatan lokal kebetawian di sekolah dasar. Ia menilai pengenalan budaya sejak dini penting agar generasi muda memahami akar identitasnya.

"Yang saya inginkan adalah pendidikan muatan lokal. Ini yang belum pernah dilakukan secara optimal. Saya meminta muatan lokal kebetawian diajarkan di pendidikan dasar kita karena budaya Betawi begitu kaya," ujarnya.

Pada aspek ekonomi, ia juga mengajak masyarakat untuk memberdayakan ekonomi kreatif berbasis budaya Betawi. Pelaku UMKM, menurutnya, perlu didorong agar mampu meningkatkan kualitas pengemasan, pemasaran, dan strategi penjualan produk.

"Supaya UMKM kita mulai belajar mengenai bagaimana pengemasan yang baik, penjualan yang baik, dan pemasaran yang baik," ucapnya.

Terkait sosok Mohammad Hoesni Thamrin, Pramono mengingatkan pentingnya meneladani nilai perjuangannya. Ia menilai M.H. Thamrin bukan hanya simbol budaya Betawi, tetapi juga pejuang yang menjunjung tinggi keadilan dan martabat bangsa.

"M.H. Thamrin adalah Pahlawan Nasional yang mengingatkan kita bahwa Betawi bukan hanya soal budaya, tetapi juga melahirkan pejuang yang menjunjung tinggi keadilan dan martabat bangsa," katanya.

Pramono juga menyampaikan apresiasi kepada para sesepuh Betawi, tokoh masyarakat, alim ulama, budayawan, serta seluruh warga yang hadir. Ia berharap silaturahmi tersebut semakin memperkuat komitmen bersama dalam merawat warisan budaya Betawi.

"Melalui acara ini, saya berharap kita semua dapat terus merawat warisan budaya Betawi dan menjadikan Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budayanya," urainya.

Sementara itu, Ketua Dewan Adat Majelis Kaum Betawi Fauzi Bowo menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Pramono dan jajaran yang telah memfasilitasi kegiatan tersebut. Ia menilai kehadiran pemerintah semakin memperkuat makna silaturahmi yang terjalin.

"Terima kasih kepada Gubernur, Bang Anung, dan seluruh jajaran yang telah membantu memfasilitasi serta bersedia hadir bersama kami. Kehadiran ini semakin memperkuat makna silaturahmi kita sore hari ini," ucapnya.

Kegiatan Silaturahmi Akbar Kaum Betawi turut dihadiri Sekda DKI Jakarta Uus Kuswanto, Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Arifin, Kepala Dinas Kebudayaan DKI Jakarta Mochamad Miftahulloh Tamary, anggota DPRD DKI Jakarta, ulama, serta tokoh-tokoh Betawi. Forum ini menjadi momentum penguatan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga identitas budaya di tengah dinamika pembangunan Ibu Kota.