Belum Cair! Purbaya Ungkap Dana Pembuatan Kapal KKP Masih Tertahan

JAKARTA – Rencana pembangunan kapal oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencerminkan upaya strategis memperkuat pengawasan laut sekaligus mendukung produktivitas sektor perikanan nasional.

Armada yang memadai tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik ilegal, tetapi juga memperlancar distribusi hasil tangkapan dan layanan bagi nelayan.

Namun, keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinkronisasi dengan industri galangan dalam negeri, kesiapan SDM, serta skema pembiayaan yang berkelanjutan.

Tanpa perencanaan terintegrasi, pembangunan kapal berisiko menjadi sekadar proyek fisik, bukan instrumen pengungkit kedaulatan maritim dan pertumbuhan ekonomi pesisir.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan anggaran pembuatan kapal untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum dikucurkan.

Hal ini diungkap Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/2), sebagai respons atas pernyataan Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono bahwa dana pembangunan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman luar negeri, tepatnya dari Pemerintah Inggris (UK).

Menurut Purbaya, alokasi anggaran tersebut pada akhirnya akan tetap melalui Kementerian Keuangan.

"Memang belum (kucuran dana)," kata Purbaya.

Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan pengecekan lebih lanjut ke jajaran internal terkait dengan rencana pembangunan kapal.

Ia menegaskan bahwa pembangunan kapal pada dasarnya dapat dilakukan tanpa menunggu adanya pencairan dana.

Menurutnya, kapal bisa dipesan terlebih dahulu apabila sudah ada rencana yang matang.

"Gini, kalau anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu sampai ada dananya dulu. Kan sudah ada rencana di depannya kan. Saya minta itu. Itu saja belum kelihatan gerakan di depannya," ujarnya.

Purbaya menambahkan, komunikasi dengan Trenggono tidak menjadi persoalan. Ia menyebut hubungan keduanya berjalan baik sehingga koordinasi dinilai dapat dilakukan dengan mudah.

"Ah gampang. Pak Menteri kan sahabat saya juga, gampang," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menegaskan bahwa dana pembangunan kapal dalam negeri berasal dari pinjaman luar negeri, tepatnya dari Pemerintah Inggris (UK).

Pernyataan ini disampaikan melalui akun Instagram pribadinya, menanggapi komentar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait sumber pendanaan proyek tersebut.

"Yth Menteri Keuangan, supaya Anda paham dan cerdas, bahwa dana pembangunan kapal itu bersumber dari pinjaman luar negeri dari pemerintah UK," tulis Trenggono, dikutip di Jakarta, Selasa (10/2).

Unggahan Trenggono itu merujuk pada pernyataan Menteri Keuangan Purbaya dalam diskusi yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Selasa.

Purbaya menekankan pentingnya penguatan industri perkapalan nasional. Ia juga menyoroti bahwa Indonesia memiliki sumber daya manusia mumpuni, tetapi industri galangan kapal belum berkembang optimal akibat minimnya kesempatan dan kebijakan yang kurang berpihak pada produksi dalam negeri.

Menurutnya, salah satu penyebab utama adalah kebijakan impor kapal bekas yang menggerus permintaan terhadap kapal buatan lokal.

Ia juga menyoroti rendahnya pemanfaatan belanja pemerintah untuk mendukung galangan domestik, termasuk dalam program peremajaan kapal.