Thailand Kembali Gelar Pemilu untuk Pilih Pemimpin Baru

BANGKOK - Warga Thailand pada Minggu (8/2) kembali memberikan suara dalam pemilihan di mana kaum reformis progresif jelas memimpin jajak pendapat, tetapi perdana menteri konservatif petahana diperkirakan akan tetap menjabat, dimana hasil ini bisa memperpanjang kebuntuan politik negara tersebut.

Pemerintahan berikutnya di negara Asia tenggara ini perlu menghadapi pertumbuhan ekonomi yang lesu terutama dari sektor pariwisata karena kedatangan wisatawan belum pulih ke tingkat tertinggi sebelum Covid-19.

Pemilu itu digelar saat Thailand berupaya menghancurkan operasi jaringan penipuan siber transnasional di beberapa negara tetangganya serta sengketa perbatasan dengan Kamboja yang sempat memicu pertempuran mematikan dua kali tahun lalu.

"Kita membutuhkan pemimpin yang kuat yang dapat melindungi kedaulatan kita," kata Yuernyong Loonboot, 64 tahun, pemilih pertama yang memberikan suara di tempat pemungutan suara di Buriram, kota kelahiran petahana Perdana Menteri Anutin Charnvirakul. "Tinggal di sini, konflik perbatasan membuat saya cemas. Perang bukanlah sesuatu yang pernah kami pikirkan sebelumnya," imbuh dia.

Tidak ada partai yang diperkirakan akan memenangkan mayoritas mutlak, dan negosiasi koalisi diperkirakan akan menyusul setelah hasil pemilu, yang diperkirakan akan diumumkan Minggu sore setelah pemungutan suara ditutup pukul 17.00 waktu setempat.

Partai Rakyat progresif menjadi pemimpin yang unggul dalam jajak pendapat menjelang pemilu. Namun, meskipun pendahulunya, Move Forward, memenangkan kursi terbanyak pada pemilu terakhir tiga tahun lalu, kandidatnya diblokir dari jabatan perdana menteri dan partai tersebut kemudian dibubarkan.

Pemimpin partai, Natthaphong Ruengpanyawut, mengatakan setelah memberikan suara di Bangkok bahwa ia berharap untuk mendapatkan mandat dari rakyat.

"Kami berjanji kepada rakyat bahwa kami akan membentuk pemerintahan rakyat untuk membawa kebijakan yang bermanfaat bagi semua, bukan hanya segelintir orang di negara ini," tegas dia.

Move Forward dibubarkan setelah pengadilan konstitusional memutuskan bahwa janji mereka untuk mereformasi undang-undang penghinaan kerajaan yang ketat sama dengan upaya untuk menggulingkan monarki konstitusional. Masalah ini tidak menjadi sorotan dalam kampanye Partai Rakyat kali ini.

Sementara itu Anutin mengatakan kepada wartawan bahwa ia berharap para pemilih akan mempercayai mereka. Partai Bhumjaithai pimpinan Anutin berada di urutan kedua dalam jajak pendapat dan para analis memperkirakan pemimpin konservatif dapat mempertahankan jabatan perdana menteri dengan kembali bersekutu dengan Pheu Thai, yang sekarang berada di peringkat ketiga.

Sedangkan Pheu Thai dalam pemilu kali ini mengusung Yodchanan Wongsawat, keponakan dari Thaksin Shinawatra. Ia mengatakan bahwa Thailand harus berubah, tetapi lembaga survei NIDA menempatkan partai tersebut hanya pada 16 persen, jauh dari masa kejayaannya.

Pakar politik, Thitinan Pongsudhirak, menjelang hari pemungutan suara memperingatkan bahwa akan ada kekuatan di luar arena politik di Thailand yang menentukan hasil akhir dari pemilu kali ini. AFP/I-1