Wamen HAM: Tragedi Siswa SD di NTT Jadi Wake-Up Call bagi Negara

Jakarta - Wakil Menteri Hak Asasi Manusia Mugiyanto mengatakan tragedi siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur, YBH (10), yang diduga mengakhiri hidup karena persoalan ekonomi keluarga merupakan peringatan atau wake-up call bagi negara.

Mugiyanto dalam pernyataan tertulis diterima di Jakarta, Jumat (6/2), mengatakan kejadian itu menjadi pengingat pentingnya pemerintah di semua tingkatan untuk hadir hingga ke pelosok desa, bahkan ke tingkatan keluarga.

"Ini wake up call bagi pemerintah dan negara untuk lebih hadir di rumah-rumah setiap warga negara. Hadir untuk memastikan hak atas hidup yang layak terpenuhi, hak atas pendidikan terpenuhi, serta hak atas kesehatan, perumahan, dan pekerjaan," ucapnya.

Menurut dia, tragedi ini sangat memprihatinkan dan menusuk nurani bangsa. "Utamanya saya sebagai Wakil Menteri HAM. Saya sangat bisa merasakan karena sangat related (terkait) dengan kehidupan dan situasi saya ketika saya masih kecil di kampung," katanya.

Dia lebih lanjut menyoroti kondisi keluarga korban yang berada pada kategori kemiskinan ekstrem.

Menurutnya, kondisi itulah yang menjadi dasar Presiden Prabowo Subianto menjalankan program, seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, cek kesehatan gratis, koperasi desa, perumahan, dan pekerjaan.

Tidak hanya memutuskan rantai kemiskinan, Mugiyanto menyebut Presiden Prabowo juga ingin warga miskin naik kelas dan berdaya.

"Sehingga semua warga negara bisa menjadi warga kelas satu, semua setara, bisa mendapatkan dan menikmati haknya. No one should be left behind (tidak seorang pun boleh tertinggal," tuturnya.

Pemerintah, imbuh Mugiyanto, sedang bekerja keras untuk mengentaskan kemiskinan agar tidak lagi anak-anak yang terbelenggu. "Ini penting agar pengorbanan anak kita YBH tidak sia-sia," katanya.

Di samping itu, ia menekankan komitmen Kementerian HAM untuk bekerja sama dengan semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah memastikan semua warga bisa sejahtera.

Terkait peristiwa YBH, Kementerian HAM telah menugaskan Kantor Wilayah (Kanwil) NTT untuk turun ke lapangan, mengunjungi, dan membersamai keluarga yang sedang berduka.

"Melalui Kanwil HAM, kami akan turun bersama pemda agar mengetahui denyut nadi dan memahami persoalan-persoalan yang dihadapi warga, sebagai cara memitigasi agar tidak terjadi peristiwa serupa, di mana pun di seluruh Indonesia," ucapnya.

"Hidup layak dengan rumah layak huni, anak-anak bisa sekolah, bila sakit bisa berobat, dan mendapatkan pekerjaan adalah HAM. Kementerian HAM ditugaskan Presiden untuk memastikan hak-hak tersebut dipenuhi oleh negara, khususnya pemerintah," tambah Mugiyanto.

Sebelumnya, pada Kamis (29/1), YBH (10), seorang siswa kelas 4 SD di Kabupaten Ngada, NTT, mengakhiri hidup dengan meninggalkan sepucuk surat untuk ibundanya.

Semasa hidup, korban yang merupakan anak bungsu dari lima bersaudara tinggal bersama neneknya, sementara ibunya tinggal di kampung lain bersama empat saudara korban.

Sementara itu, ayah kandung korban pergi merantau saat korban masih di kandungan ibunya dan hingga kini tidak pernah kembali.