Sentimen Memburuk, Pemerintah Andalkan Narasi Danantara Hadapi Outlook Negatif Moody’s

JAKARTA – Penurunan outlook menjadi negatif oleh Moody’s mencerminkan meningkatnya kekhawatiran terhadap risiko fiskal dan ketahanan makro di tengah tekanan global yang belum sepenuhnya mereda.

Meski bukan penurunan peringkat, sinyal ini memperbesar persepsi risiko Indonesia di mata investor, berpotensi menahan arus modal masuk dan meningkatkan biaya pembiayaan.

Respons kebijakan yang kredibel—terutama dalam menjaga disiplin fiskal dan stabilitas eksternal—menjadi krusial untuk meredam dampak sentimen sekaligus memulihkan kepercayaan pasar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan outlook negatif dari lembaga pemeringkat Moody’s akan direspons dengan penguatan komunikasi terkait peran dan tata kelola Danantara, seiring pemisahan peran antara APBN dan Danantara dalam pembiayaan investasi.

Sebagaimana diketahui, pada Kamis (5/2), Moody's mengumumkan untuk mempertahankan sovereign credit rating Indonesia pada level Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook dari stabil menjadi negatif.

“Saya sudah bicara dengan Danantara di mana mereka juga akan mempersiapkan langkah-langkah untuk menjelaskan kepada rating agency,” kata Airlangga dalam acara Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan (PTIJK) 2026 di Jakarta, Kamis (5/2) malam.

Airlangga menjelaskan bahwa jika sebelumnya investasi dilakukan melalui anggaran, pemerintah kini membedakan peran dengan mendorong investasi melalui Danantara. Sementara itu, APBN difokuskan untuk membiayai program unggulan Presiden dan pelayanan masyarakat.

“Ini yang banyak rating agency ataupun di pasar keuangan global belum paham. Jadi ini yang harus kita beri penjelasan,” kata dia.

Ia juga menegaskan bahwa Danantara dibangun dengan prinsip tata kelola yang baik sebagai sovereign wealth fund (SWF), sebagaimana praktik terbaik yang telah diterapkan di berbagai negara.

Menurutnya, keberadaan Danantara diharapkan dapat membuka potensi dan mendorong reformasi badan usaha milik negara (BUMN), sehingga dapat bergerak lebih fleksibel seperti sektor swasta.

Dari sisi kebijakan fiskal, Airlangga menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menjaga disiplin anggaran, dengan defisit yang dipatok maksimal 3 persen dan rasio utang dijaga di bawah 40 persen dari PDB.

“Utang kita itu 70 persen rupiah. Jadi situasi makronya relatif aman. Dari segi utang korporasi, dari segi lindung nilai terlindungi, dan dari segi investment,” kata dia.

Kondisi perekonomian Indonesia sejauh ini juga tetap solid, di mana pertumbuhan PDB mencapai 5,39 persen (year on year/yoy) pada kuartal IV 2025 dan 5,11 persen (yoy) sepanjang 2025.

“Pertumbuhan ini lebih tinggi dari China yang sebesar 5 persen, Arab Saudi 4,5 persen, EU hanya tumbuh 1,5 persen. Tentu ini menjadi momentum untuk pertumbuhan yang kuat,” kata Airlangga.

Selanjutnya, inflasi juga tetap terjaga pada kisaran sasaran 2,5 plus minus 1 persen dengan realisasi 2,92 persen pada Desember 2025 dan sedikit meningkat menjadi 3,55 persen pada Januari 2026.

Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Desember 2025 meningkat menjadi 156,5 miliar dolar AS. Jumlah ini setara dengan pembiayaan 6,4 bulan impor atau 6,3 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar tiga bulan impor.