Wagub Rano Dorong Investasi Film, 500 Peserta dari 10 Negara Ikut Jakarta Film Summit 2026

JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mendorong agar peluang investasi dan kerja sama internasional yang muncul dalam Jakarta Film Summit (JFS) 2026 segera ditindaklanjuti menjadi kolaborasi konkret di industri perfilman. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menargetkan penguatan ekosistem perfilman sekaligus mendorong Jakarta menjadi salah satu pusat produksi film di kawasan Asia Tenggara.

Dorongan tersebut disampaikan Rano saat menutup Jakarta Film Summit 2026 di Park Hyatt Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (21/10). Forum yang berlangsung sejak 20 Oktober itu mempertemukan pelaku industri perfilman, investor, pemerintah, serta mitra internasional untuk membahas berbagai peluang pengembangan industri film.

Jakarta Film Summit 2026 menghadirkan 40 pembicara dari 10 negara dengan pembahasan yang mencakup kemudahan perizinan, peluang investasi, skema pembiayaan, hingga produksi film bersama lintas negara. Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk mempertemukan berbagai pemangku kepentingan guna membuka peluang kerja sama yang dapat dikembangkan setelah forum berakhir.

“Selama berlangsung, forum ini telah mempertemukan lebih dari 500 peserta, mulai dari insan perfilman, pelaku industri, investor, hingga mitra internasional untuk membuka ruang kolaborasi dan memperkuat ekosistem perfilman di Asia Tenggara,” ujar Wagub Rano.

Menurut Rano, pertemuan antara pemerintah, investor, rumah produksi, dan jaringan industri internasional menjadi bagian penting dalam memperluas kesempatan kolaborasi perfilman. Berbagai pembahasan selama forum diarahkan untuk memperkuat kebijakan industri, memperluas akses pembiayaan, mengembangkan talenta, serta membuka kesempatan produksi film bersama dengan mitra dari berbagai negara.

Salah satu agenda yang dibahas dalam Jakarta Film Summit 2026 berkaitan dengan pengembangan kerja sama dan pendanaan film bersama Asian Film Alliance Network (AFAN). Pembahasan tersebut turut menyoroti kesiapan proyek-proyek perfilman untuk menarik minat investor sekaligus memperluas jangkauan distribusi film ke pasar internasional.

Upaya memperkuat industri perfilman juga dilakukan Pemprov DKI Jakarta melalui pengembangan layanan Jakarta Film Commission (JFC). Melalui layanan Filming in Jakarta, pelaku industri dapat memperoleh informasi mengenai lokasi syuting, mengurus kebutuhan perizinan, serta mengoordinasikan berbagai keperluan produksi film di wilayah Jakarta.

Kemudahan tersebut menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap kegiatan produksi film, termasuk bagi pelaku industri yang ingin menjadikan Jakarta sebagai lokasi pengambilan gambar. Dengan dukungan informasi lokasi dan koordinasi perizinan, layanan tersebut diharapkan dapat membantu proses produksi berjalan lebih mudah.

Selain mempermudah kegiatan produksi, Pemprov DKI Jakarta juga memberikan dukungan melalui kebijakan insentif di sektor perfilman. Salah satunya berupa keringanan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar 50 persen untuk pemutaran film nasional di bioskop Jakarta.

Keringanan pajak tersebut diarahkan untuk mendukung produsen film nasional sekaligus memperkuat daya saing industri perfilman. Dukungan ini menjadi salah satu langkah yang ditempuh pemerintah daerah untuk membantu perkembangan ekosistem film, baik dari sisi produksi maupun penayangan karya nasional di bioskop.

Rangkaian Jakarta Film Summit 2026 tidak berhenti pada penutupan forum utama karena agenda lanjutan dijadwalkan berlangsung pada Kamis (22/10). Kegiatan bertajuk Jakarta Scouting Day tersebut akan memperkenalkan sejumlah lokasi potensial untuk syuting di Jakarta kepada para pelaku industri perfilman.

Melalui Jakarta Scouting Day, pelaku industri diharapkan dapat mengenali berbagai pilihan lokasi produksi yang tersedia di ibu kota. Kegiatan ini sekaligus membuka peluang penjajakan kerja sama produksi dengan mitra internasional yang berpotensi mengembangkan proyek film bersama di Jakarta.

Rano berharap Jakarta Film Summit dapat menjadi titik awal bagi kolaborasi jangka panjang yang memberikan manfaat bagi industri perfilman dan perekonomian daerah. Ia juga menekankan pentingnya menindaklanjuti pertemuan dan pembahasan selama forum agar peluang investasi yang muncul dapat berkembang menjadi kerja sama nyata.

Menurutnya, keberlanjutan komunikasi dan kolaborasi menjadi hal penting setelah forum internasional tersebut resmi ditutup. Harapan itu sejalan dengan upaya Pemprov DKI Jakarta untuk menarik investasi, memperluas kesempatan kerja, serta meningkatkan kontribusi industri perfilman terhadap perkembangan ekonomi kreatif Jakarta.