Anggota DPR: Sekolah Rakyat Jaring Pengaman Pendidikan Anak Miskin

JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI Atalia Praratya mengharap program Sekolah Rakyat dapat menjadi jaring pengaman sosial di bidang pendidikan agar tidak ada anak yang terhambat belajar hanya karena keterbatasan ekonomi.

Ia juga mengapresiasi Sekolah Rakyat yang diinisiasi Kementerian Sosial sebagai upaya negara membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem.

"Sekolah Rakyat adalah ikhtiar negara yang sangat strategis. Namun, keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh ketepatan sasaran, kualitas pendampingan, serta integrasi dengan layanan perlindungan sosial lainnya," kata Atalia dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Atalia menilai perlu ada kolaborasi multipihak dan sinergi lintas sektoral antara Kemendikbud, Kemensos, Kementerian PPA, KPAI serta dengan pemerintah daerah, masyarakat dan sekolah dalam mewujudkan ruang sekolah yang aman.

Menurut dia, tidak hanya aman untuk tempat mengajar, tetapi juga bisa mendeteksi lebih dini potensi kesulitan pada anak sehingga ada terapi pendekatan psikososial untuk mencegah kasus kasus bunuh diri pada anak seperti yang terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT)

"Negara harus hadir tidak hanya melalui pembangunan fisik sekolah, tetapi juga melalui kepekaan sosial, pendampingan, dan keberpihakan nyata kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pendidikan adalah hak dasar, bukan beban," ujarnya.

Oleh sebab itu, menurut Atalia, program Sekolah Rakyat harus benar benar lebih selektif dalam memilih lokasi, tidak hanya di wilayah perkotaan tapi juga di wilayah pedesaan.

Alasannya, sebut dia, karena kemiskinan lebih banyak terjadi di desa ketimbang di kota. Pemilihan lokasi Sekolah Rakyat yang selama ini lebih banyak di kota, membuat SR jauh dari jangkauan anak miskin yang kebanyakan ada di pedesaan dan merasa seolah anak menjadi terbuang dari lingkungan ketika harus masuk SR yang ada di perkotaan.

Dengan pemilihan lokasi Sekolah Rakyat yang lebih selektif, diharapkan program ini bisa benar benar tepat sasaran, yaitu menjangkau masyarakat miskin dan miskin ekstrem.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Atalia, akan terus mengawal kebijakan perlindungan sosial dan pendidikan inklusif agar setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, dapat tumbuh, belajar, dan meraih masa depan yang lebih baik.

Atalia juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa meninggalnya seorang siswa kelas IV SD di Kabupaten Ngada, NTT.

Peristiwa tersebut menjadi pengingat serius bahwa persoalan kemiskinan dan keterbatasan akses pendidikan masih menyisakan dampak sosial yang sangat berat, terutama bagi anak-anak.

"Atas nama kemanusiaan, kita semua tentu berduka. Peristiwa ini harus menjadi refleksi bersama bahwa kemiskinan tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada kondisi psikologis anak dan relasi dalam keluarga," ujar Atalia.

Sebagaimana diberitakan media, bahwa seorang anak kelas IV SD berusia 10 tahun dengan inisial YBR, di Kecamatan Jerebuu, Kabupaten Ngada, NTT ditemukan tewas gantung diri. Sebelum meninggal, anak tersebut menulis surat kepada ibunya dalam bahasa daerah Bajawa, yang isinya mengungkapkan kekecewaannya kepada ibunya karena dianggap pelit, tidak mau membelikan kebutuhan perlengkapan sekolah yaitu buku tulis dan pulpen.