Kenaikan Batas Minimum Saham Publik Jadi 15% Perkuat Struktur Pasar Modal

JAKARTA - Reformasi pasar modal dengan menaikkan batas minimum saham yang dimiliki publik atau free float menjadi 15 persen dinilai akan memperkuat struktur pasar modal Indonesia.

Chair of the Board of Trustees Indonesia Business Council (IBC) Arsjad Rasjid dalam acara Indonesia Economic Summit (IEC) di Jakarta, Selasa (3/2) mengatakan kebijakan tersebut tidak hanya meningkatkan kepatuhan investor, namun turut memperbaiki transparansi dan likuiditas di bursa saham.

“Menurut saya free float itu adalah bagian dari proses transparansi, dari proses liquidity khususnya,” kata Arsjad.

Meski demikian, ia mengingatkan agar implementasinya dilakukan secara bertahap agar tak menimbulkan tekanan mendadak bagi emiten.

Dia pun menekankan pentingnya masa transisi agar perusahaan memiliki waktu yang cukup guna menyesuaikan diri dengan ketentuan baru.

Arsjad menambahkan, peningkatan porsi saham yang beredar di publik diharapkan dapat menarik lebih banyak investor, sekaligus mendorong perbaikan praktik tata kelola dan keterbukaan informasi di pasar modal.

Adapun sebagai bagian dari agenda reformasi, pemerintah mengusulkan kebijakan free float dengan menaikkan batas minimum kepemilikan publik emiten dari 7,5 persen menjadi 15 persen.

Selain itu, langkah reformasi lain yang dilakukan yakni penguatan keterbukaan informasi mengenai ultimate beneficial ownership (UBO), termasuk pengungkapan afiliasi pemegang saham.

Pemerintah juga mendorong percepatan demutualisasi bursa yang ditargetkan rampung tahun ini.

Standar Internasional

Sementara itu, pengamat pasar uang Ibrahim Assuaibi mengungkapkan kebijakan peningkatan minimal free float saham sebesar 15 persen dan demutualisasi Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan upaya untuk memenuhi standar internasional sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia.

“Free float 7,5 persen rupanya masih di bawah standar internasional sehingga pemerintah menaikkan supaya mengikuti apa yang diinginkan oleh Morgan Stanley Capital International (MSCI),” kata Ibrahim saat dihubungi Antara di Jakarta Senin (2/2).

Begitu pula dengan kebijakan demutualisasi BEI yang merupakan salah satu masukan dari MSCI dalam rangka pembenahan pasar modal Indonesia.

“MSCI itu meminta reformasi, semua direformasi kalau bisa perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa pun juga harus ditata ulang lagi,” kata Ibrahim.

Sebagai informasi, OJK menargetkan penerapan untuk peraturan mengenai kenaikan batas free float saham dari sebesar 7,5 persen menjadi sebesar 15 persen dilakukan pada Maret 2026.

Terkait hasil pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI), Anggota Dewan Komisioner Pengganti Ketua dan Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi alias Kiky memastikan bahwa OJK dan Self-Regulatory Organization (SRO) telah menyampaikan proposal sesuai yang dibutuhkan ke MSCI.

Ia mengungkapkan bahwa yang diharapkan oleh MSCI adalah keseriusan otoritas pasar modal Indonesia dalam melaksanakan action plan terkait proposal yang telah disampaikan.

Dalam pertemuan dengan MSCI, OJK dan SRO menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan transparansi di pasar modal Indonesia, diantaranya melalui pengungkapan kepemilikan saham hingga di atas 1 persen.

Selain itu, penerapan klasifikasi investor yang lebih granular dari sebelumnya tujuh sub-tipe investor menjadi 27 sub-tipe investor, serta menyampaikan terkait dengan rencana kenaikan free float saham dari saat minimum sebesar 7,5 persen menjadi minimum 15 persen.